SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Riano P. Ahmad mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total.
Di samping itu, menurut anggota Fraksi PAN ini, kebijakan PSBB total yang dilakukan Anies sudah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelamatkan warga.
Presiden Jokowi, menurut Riano, baru-baru ini meminta para kepala daerah menempatkan kesehatan menjadi fokus utama sebagai respons atas melonjaknya kasus Covid-19. dan per hari sudah mencapai 3.000 lebih pasien yang terinfeksi.
"Tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta membuat Anies harus berfikir keras. Karena kita lagi berada dalam situasi yang tidak terkendali. Artinya, Anies ingin menyelamatkan kesehatan dan keselamatan warga, sesuai arahan Pak Jokowi," kata Riano di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Riano melanjutkan bahwa keputusan Jakarta PSBB total memang tidak mudah dan merupakan langkah yang tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
Namun, lanjut Riano, Anies tak peduli meskipun kebijakannya tidak populer dan akan menuai kritik utamanya dari para pelaku usaha.
Karena itu, Riano meminta semua pihak memahami realitas di DKI. Sebab, PSBB transisi yang dirancang untuk memulihkan ekonomi kini malah membuat kondisi tidak menentu.
Faktanya, sekarang situasi semakin tidak terkendali, jumlah kasus melonjak, rumah sakit rujukan dan tempat pemakaman di DKI mulai kewalahan.
"Pak Anies sebelumnya sudah mencoba menerapkan PSBB transisi dengan protokol 3M untuk merangsang perekonomian Jakarta. Namun terbukti belum efektif dan justru jumlah kasus positif Covid-19 semakin melonjak," kata Riano.
Baca Juga: Saat Jokowi Video Call dengan Guru SMP 7 Padang
Riano juga menyayangkan bahwa selama PSBB transisi masyarakat dan perkantoran masih banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Dampaknya kasus Covid-19 di Jakarta bertambah parah apalagi jika dibandingkan dengan awal pandemi.
Riano menilai, Anies ingin mengingatkan masyarakat, termasuk pelaku usaha agar tidak lalai lantaran asyik menggerakkan roda ekonomi, tetapi wabah semakin parah dan membuat penanganan kesehatan kedodoran.
"Karena, jika ini tidak segera dicegah, maka dengan sendirinya akan membuat ekonomi pasti terhantam semakin parah dan panjang," kata Riano.
Riano meminta penanganan wabah Covid-19 ini perlu dikoordinasikan dengan para kepala daerah penyangga. Anies mustahil kerja sendiri mengatasi persoalan Covid-19, khususnya di Jabodetabek.
Karena bila gerakan pengendalian Covid-19 ini tidak didukung semua pihak, maka penanganan pandemi justru akan menggelinding seperti bola pingpong.
Tag
Berita Terkait
-
Purbaya Kritik Kondisi Ekonomi era Jokowi, Dianggap Lebih Lambat Ketimbang SBY
-
Jokowi Kunjungi Padepokan Anti Galau Cirebon, Hadiri Khitanan Anak Ustaz Ujang Busthomi
-
Jokowi Diminta Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Serahkan Keputusan ke Hakim
-
Eks Menpora Dito Sebut Yaqut Tak Terlibat dalam Pembahasan Kuota Haji Jokowi dan Arab Saudi
-
Jokowi Umumkan Kuota Haji Tambahan, Fuad Hasan Langsung Telepon Dito Ariotedjo
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar