Isu Kebangkitan 'Hantu' PKI Jelang 30 September, Bagaimana Awal Mulanya?

Salah satu propaganda tersebut, yakni melalui film dokudrama propaganda berjudul “Pengkhianatan G30SPKI” karya Arifin C Noer, yang ketika itu diwajibkan ditonton bagi siswa-siswi di bangku sekolah.

Di mana ketika itu, film Pengkhianatan G30SPKI pada era 80-an hingga 90-an, menjadi modal bagi Presiden Soeharto memberikan penjelasan tentang tragedi 65 versinya sendiri. Film tersebut disponsori pemerintah orba dengan anggaran Rp 800 juta.

"Sehingga ada satu setengah generasi lah kira-kira yang berhasil didoktrinasi atau dipaparkan soal beginian. Itu perlu terapi yang juga lama," ujar Ilham Aidit.

Kepada Suara.com, Ilham Aidit sebelumnya juga pernah mengaku kesal kepada Gatot Nurmantyo. Khususnya, saat menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot pernah menginstruksikan prajuritnya untuk wajib menonton kembali film Pengkhianatan G30SPKI.

Baca Juga: 2017 Negeri Ini Riuh Ajakan Nobar Film PKI, Jokowi Respons Begini Kala Itu

Padahal, menurut dia, dengan mewajibkan menonton film tersebut hanya akan menanamkan kebodohan kepada generasi bangsa, perihal sejarah yang telah direkayasa orde baru.

"Tetapi, sebagian besar masyarakat saya yakin sudah jauh lebih pintar dan kritis," ucap Ilham Aidit.

Ilham Aidit menilai pernyataan Gatot Nurmantyo yang belakangan mengungkapkan alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan prajuritnya untuk menonton film Pengkhianatan G30SPKI hanyalah omong kosong.

Harus punya senjata tangkis isu

Kelompok yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia belum lama ini menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Anak DN Aidit Sarankan Gatot Nurmantyo dan 4 Berita Lain

Dalam surat tertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab, salah satunya meminta Jokowi menyerukan kepada lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga penyiaran TVRI, untuk menayangkan film tentang Pengkhianatan G30S/PKI atau film-film serupa. Mereka khawatir masyarakat lupa dengan sejarah, selain itu juga untuk mencegah kebangkitan partai terlarang di negeri ini.