Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Traffic Light di Jakarta Rusak Berat di 15 Titik

SuaraJakarta.id - Belasan lampu lalu lintas atau traffic light di wilayah DKI Jakarta rusak berat dan tak dapat beroperasi pasca aksi tolak UU Cipta Kerja kemarin.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mencatat traffic light yang rusak ada di 15 titik lokasi wilayah Ibu Kota.

Mayoritas kerusakan pada traffic light itu pada bagian Unit Housing dan Modul LED.

Ada juga yang mengalami kerusakan pada bagian mesin Controller seperti traffic light di Simpang Senen.

Baca Juga: 936 Pendemo UU Cipta Kerja di Jakarta Dibebaskan, 256 Orang Masih Ditahan

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelaksana Operasional Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas (UP SPLL) Dishub DKI Jakarta, Hendry Sampurna.

"Sementara yang dapat kami identifikasi baru ada 15 lokasi traffic light mengalami kerusakan berat. Beberapa lokasi LED-nya sudah pecah tidak bisa dipakai lagi. Ada satu lokasi di Simpang Senen kontrolernya rusak tidak bisa difungsikan," ujar Hendry dilansir dari Beritajakarta.id, Jumat (9/10/2020).

Hendry menjelaskan, traffic light di empat lokasi berhasil diperbaiki sejak Kamis (8/10/2020) pukul 22.00 WIB sampai Jumat pagi ini pukul 06.00 WIB.

Keempat lokasi tersebut yaitu traffic light di Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di Patung Kuda, kemudian simpang Sarinah, traffic light di Hotel Millenium, dan Jalan Budi Kemuliaan.

"Empat Lokasi itu kami upayakan segera ditindaklanjuti setelah terjadi aksi, supaya tidak terjadi gridlock di persimpangan. Sekarang, kami sedang lakukan perbaikan traffic light di Harmoni sampai Sawah Besar. Unitnya sedang kami siapkan di kantor untuk segera dipasang di lokasi," paparnya.

Baca Juga: Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Kemarin Hasilkan Sampah Hampir 400 Ton

Hendry menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan penyisiran di titik terjadinya aksi massa kemarin untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya lokasi traffic light lainnya yang rusak.

Diketahui, aksi demonstrasi yang berujung ricuh di DKI Jakarta membuat sejumlah fasiltas hangus terbakar.

Massa yang menolak UU Cipta Kerja membakar fasilitas publik dan menyebabkan kerugian hingga Rp 25 miliar.