SuaraJakarta.id - Sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang menemui para mahasiswa yang tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Senin (12/10/2020).
Diantaranya Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Teuku Iwan Jayansyah Putra dan Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji beserta jajarannya yang berasal dari fraksi Demokrat dan PKS.
Dalam pertemuan itu Iwan menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
"Sebenarnya meraka dengan kita, terutama fraksi PKS dan Demokrat sama. Kita sama-sama di bagian yang menolak Undang-Undang ini," ujarnya kepada mahasiswa.
Baca Juga: INFOGRAFIS : Patahkan Klaim DPR soal 11 Hoaks UU Cipta Kerja
Namun, kata Tengku, secara kelembagaan pihaknya tidak dapat menyatakan sikap dengan menadatangani penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Kalau lembaga tidak mungkin, fraksi-fraksi kepanjangan partainya masing-masing, ada hirarki, ada arahan, ada petunjuk yang enggak boleh bertentangan dengan keputusan di atas garis partai," kata Tengku.
Sebelumnyam kata Tengku, DPRD telah melakukan rapat mengenai pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Dari 8, hanya 2 fraksi saja yang menyatakan menolak, yakni Demokrat dan PKS.
"Sehingga hasil rapat kami dengan pimpinan dan fraksi-fraksi lain juga itu akhirnya hanya meminta, secara kelembagaan awalnya semua fraksi akan hadir tapi akhirnya hanya dua fraksi ini yang hadir," jelas Tengku.
Namun, mahasiswa menolak pernyataan tersebut. Mereka ingin pimpinan DPRD dan Pemkot Tangerang hadir dan menemui mahasiswa.
Baca Juga: Minta UU Ciptaker Ditangguhkan, Ini Isi Surat Walkot Tangerang untuk Jokowi
Termasuk juga Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah yang dikabarkan tengah rapat daring dengan KPK.
"Jangan cari panggung pak," teriak Mahasiswa.
Ingin menyakinkan mahasiswa, Tengku akhirnya menelpon Walikota.
Melalui sambungan telepon Arief mengatakan telah menyurati Pemerintah Pusat untuk menagguhkan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Untuk menangguhkan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini makanya itu yang sudah saya surati Pak Presiden. Mudah-mudahan Kota Tangerang tetap bisa kondusif, dan mudah-mudahan pemerintah pusat juga bisa bijak mendengar aspirasi masyarakat," kata Arief saat dihubungi Tengku.
"Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf karena ini masih zoom meeting dengan KPK. Teman-teman di dewan juga sudah menyampaikan aspirasi teman-teman kepada kita," tambah Arief.
Kontributor : Irfan Maulana
Berita Terkait
-
Omnibus Law Politik: KPU Siap Ikuti Perubahan Aturan Pemilu
-
Legislator NasDem Usul Perluas Tupoksi KPI dengan Omnibus Law UU Penyiaran hingga UU Pers, Kenapa?
-
Legislator PKB Wanti-wanti Soal Ide Omnibus Law UU Politik: Kita Punya Pengalaman Ciptaker Ditolak Besar-besaran
-
Soal Omnibus Law UU Politik, Formappi Ingatkan Baleg DPR: Jangan Cuma Gaya-gayaan
-
Soal Usulan Omnibus Law UU Politik dari Baleg DPR, Mendagri Tito Bakal Lapor ke Prabowo
Tag
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
Pilihan
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Terkini
-
Umroh Murah dengan Open Trip Wish Travelers
-
3 Pemain Persija Jakarta Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024
-
Polda Metro Jaya Bentuk 7 Satgas untuk Pastikan Pilkada 2024 Aman dan Damai
-
Di Periode Kedua, Mas Dhito Rencanakan Revitalisasi Pasar Pamenang Pare
-
Mas Dhito Minta Foto Pjs Bupati Heru Dipajang di Pendopo Panjalu Jayati