SuaraJakarta.id - Bisa terjadi revolusi jika Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia saat ramai-ramai demo penolakan UU Cipta Kerja. Momentum ini dinilai tepat.
Hal itu dikatakan Pengamat Politik Tony Rosyid.
sebab saat ini rakyat dari berbagai elemen sedang bersatu menolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
Gelombang perlawanan rakyat atas lahirnya undang-undang baru itu dan Habib Rizieq Shihab pulang dinilai bisa menguatkan penolakan rakyat pada Omnibus Law.
Tony meakini rencana kepulangan HRS kali ini pasti sudah dikalkulasi. Momentumnya pas saat rakyat sedang bersama tolak Omnibus law.
Tony mengatakan, saat ini situasinya kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak. Perlawanan rakyat ini beda dengan momen saat penolakan hasil Pilpres, dan sejumlah RUU kontroversial lainnya.
“Jika demo KPU hanya melibatkan pendukung Prabowo, UU KPK dan Minerba melibatkan mahasiswa, UU Corona melibatkan elit intelektual, RUU HIP melibatkan MUI, ormas dan umat Islam, maka UU Omnibus Law Cipta Kerja ini telah menyedot perhatian dan emosi seluruh elemen bangsa. Mulai pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi dan umat Islam,” katanya dalam keterangannya.
Kabar kepulangan pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab ke Indonesia jadi perhatian dalam dua hari terakhir ini. Simpatisan FPI menyambut takbir rencana tersebut.
Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengatakan Habib Rizieq belum diperbolehkan pulang ke Tanah Air.
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Buruh GBJ akan Longmarch Geruduk Istana Hari Ini
Sebab, kata dia, visa kunjungan pria yang acap mengenakan sorban putih itu sudah habis dan statusnya kini sebagai mukhalif atau pelanggar undang-undang.
Lebih lanjut, Tony mengatakan kekuatan buruh yang turun tak bisa dipandang sebelah mata, apalagi ditambah gelombang demonstrasi dari mahasiswa.
Makanya, kata dia, tak heran pemolakan atas Omnibus Law ini menciptakan massa besar dari elemen buruh dan mahasiswa di mana-mana.
“Buruh demo, massa yang turun sangat besar. Mahasiswa demo, jumlah massa yang turun juga sangat besar. Dan 13 oktober kemarin, FPI, PA 212 dan GNPF juga menurunkan massa yang sangat besar. Dan semua demo ini berakhir dengan kericuhan dan penangkapan,” kata dia.
Soal penangkapan beberapa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Tony menganalisis momentum ini bisa menggandakan perlawanan rakyat dan mahasiswa pada rezim Jokowi.
Nah andaikata demonstrasi menolak Omnibus Law tidak surut usai penangkapan aktivis, menurut Tony, rezim mesti waspada.
Berita Terkait
-
Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
-
Habib Rizieq Serukan Lawan Preman, Desak Pimpinannya Ditangkap Dijebloskan ke Penjara: Jangan Takut
-
Kaget Ada 5 Truk Preman Bersenjata Bambu saat 27 Agustus, Habib Rizieq Minta Pimpinannya Ditangkap
-
5 Pasal UU Cipta Kerja Ini Digugat ke MK, Dinilai Pinggirkan Hak Perempuan
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Bencana Alam Tak Bisa Dihitung dengan Kalkulator
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar