SuaraJakarta.id - Mahasiswa demo besar, Selasa (20/10/2020) bertepatan dengan satu tahun Jokowi memerintah di periode kedua. asda 5.000 mahasiswa yang berdem.
Meraka datang dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Selain itu para buruh pun akan melakukan aksi demonstrasi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja bertepatan 1 tahun Jokowi-Ma'aruf, Selasa (20/10/2020) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Aparat kepolisian mempusatkan jalannya aksi demonstrasi tersebut hanya di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat.
Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian, mengatakan, pihaknya menyayangkan aksi hanya dipusatkan di Patung Kuda. Ia mengaku akan melakukan negosiasi ke aparat kepolisian agar bisa mendekat ke ring satu atau istana.
"Kita akan coba negosiasi dengan pihak kepolisian," kata Remy melalui pesan singkat kepada Suara.com, Selasa (20/10/2020).
Menurut Remy, massa mahasiswa akan datang dan memulai aksinya pada pukul 13.00 WIB. Estimasi massa diperkirakan akan diikuti 5.000 mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia.
Sementara sebelumnya, Remy mengatakan, pihaknya juga menyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata dan justru menantang masyarakat ke dalam pengadilan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
"Hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review bukan merupakan cara yang efektif," ungkapnya.
Adapun terkait aksi hari ini, Remy mengimbau seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi covid-19.
Baca Juga: 5.000 Mahasiswa Plus Buruh Juga Demo Besar Siang Ini Pukul 13.00 WIB
Sementara itu, buruh dari Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) akan menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
"Tuntutannya batalkan Omnibus, mendesak dikeluarkannya Perppu," kata Ketua KASBI Nining Elitos.
Terkait estimasi massa buruh yang datang menggelar aksi, Nining tidak menyebut berapa jumlah buruh yang bakal turun ke jalan.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.
Berita Terkait
-
Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
-
Demo DPR Ricuh, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata
-
Menteri Kabinet Bayangan: Jangan Biarkan Mahasiswa Sendirian Melawan Kekuasaan
-
Mahasiswa Mundur Tertib Pukul 18.00 WIB, Massa Lain Masih Bertahan di DPR
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
- Viral Karnaval Mirip Ritual Satanisme di Pekalongan, Ada Penyembelihan Hewan dan Okultisme
- Polisi Sebut Wanita di Video Viral Biksu Thailand Mendadak Kaya Sejak Bolak Balik Masuk Kuil
Pilihan
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
-
Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar