Buruh Tolak Orasi Bima Arya soal UU Cipta Kerja: Tak Sesuai yang Diharapkan

SuaraJakarta.id - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berjanji akan menyampaikan aspirasi para buruh ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai UU Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat berorasi di hadapan ratusan buruh di Balai Kota Bogor, Rabu (21/10/2020).

"Kita akan bawa aspirasi ini bersama APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan akan menyampaikan hal ini ke Presiden, agar semuanya jelas, dan tidak ada yang dirugikan sama sekali," teriak Bima Arya.

Namun, pernyataan Bima Arya ditolak oleh ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor.

Ketua SPN Kota Bogor, Budi Mudrika mengatakan, tuntutan para buruh itu yakni mengajak kepala daerah untuk menolak UU Cipta Kerja, bukan hanya menyampaikan aspirasi.

"Perlu saya sampaikan, buruh Kota Bogor ini khususnya SPN dalam rangka menyampaikan aspirasi terhadap kepala daerah, untuk menolak dan memberikan rekomendasi pencabutan Omnibus Law, jadi bukan hanya menyampaikan aspriasi saja," katanya kepada wartawan di lokasi aksi.

"Saya sampaikan, khususnya dari pada SPN memohon kepada wali kota sebagai kepala daerah, ikut menolak dan mencabut Omnibus Law, terutama untuk kepentingan pribadi dan kelompok, saya sebagai pekerja itu yang intinya," sambungnya lagi.

Tapi pada kenyataannya, kata Budi, apa yang sudah disampaikan tidak diindahkan oleh Wali Kota Bogor.

"Tetapi apa yang terjadi tadi, setelah dibacakan rekomendasi oleh kepala dinas ketenagakerjaan, ternyata orasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," jelasnya.

Baca Juga: Selain Demo Besar ke DPR, Buruh Siap Geruduk MK saat Gugat UU Ciptaker

Menurutnya, ia akan melakukan aksi kembali kedepannya dengan massa yang lebih banyak lagi.

"Sebelum rekomendasi itu di revisi kita akan bertahan, kita juga akan gelar lagi nanti jika memang rekomendasi dari kita (buruh) tidak sesuai," tukasnya.

Kontributor : Andi Ahmad Sulaendi