SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A, Lukmanul Hakim mengatakan, pemilik proyek harus bertanggung jawab terkait sejumlah tiang monorel mangkrak. Terutama di Jalan HR Rasuna Said.
Dia mengaku sepakat jika tiang bekas monorel yang terbengkalai memang harus dibongkar. Terlebih tiangnya berada di pusat kota DKI Jakarta.
Namun, tegasnya, Pemprov DKI Jakarta juga harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya.
"Harus dicek dulu sama Pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setahu saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pemilik proyek tidak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biayanya jangan dari Pemprov," ujar Hakim.
Pembongkaran tiang-tiang yang sudah mangkrak sekitar 16 tahun tersebut, menurut Hakim, adalah untuk menjaga estetika kota karena saat ini terkesan mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara terutama di Jalan HR Rasuna Said.
"Tidak enak dilihat, tidak bagus, masa ada tiang bekas seperti itu di tengah jalan, di situ juga ada jalur LRT Jabodebek," ujar Hakim.
Kendati demikian, Hakim menyebut ada solusi lain selain pembongkaran yakni dijadikan lokasi pemajangan iklan seperti sekitar dua tahun lalu tiang pancang Monorel yang berada di kawasan Senayan yakni di Jalan Asia Afrika dan Jalan Pemuda.
"Waktu itu sempat dijadikan media promosi Asian Games," katanya.
Namun, lanjutnya, kurang bagus jika diterapkan di Jalan Rasuna Said karena jalannya sudah ada LRT sehingga sempit.
Baca Juga: Pemprov DKI Kembali Berlakukan PSBB Transisi Pada 26 Oktober Mendatang
Hakim juga mengingatkan agar jangan sampai Pemprov DKI Jakarta justru mengganti rugi terkait proyek mangkrak tersebut
"Ya kalau mau dicabut koordinasi dulu sama pusat, sama pengembang yang buat itu (monorel), jangan main bongkar terus cabut malah ganti rugi, nanti jadi masalah baru," ucapnya.
Mangkraknya proyek monorel pada tahun 2004 masih menyisakan tiang pancang di beberapa lokasi.
Tiang-tiang tersebut sekarang tidak terpakai seperti di Jalan HR Rasuna Said meskipun ada proyek pembangunan LRT Jabodebek. [Antara]
Berita Terkait
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
-
KJP Jangan Diputus di Tengah Tahun Ajaran Gara-Gara Pergeseran Desil
-
Demo Buruh Besok, Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta Jadi Titik Aksi Kawal RUU Ketenagakerjaan
-
DPRD DKI Minta Sekolah Swasta Gratis Ditambah di 2027: Hanya Perlu Nilai, Tak Perlu KJP dan Desil
-
Kisruh Bansos di Jakarta: Data Salah Sasaran, Warga Miskin Gigit Jari
Terpopuler
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Heran Febrie Adriansyah Dipanggil sebagai Tersangka, Pengacara: Baru Kali Ini Kami Lihat
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Mengurangi Flek Hitam pada Usia 50 Tahun ke Atas? Ini 7 Rekomendasinya
Pilihan
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
Terkini
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar
-
Abu Vulkanik Anak Krakatau Masih Terasa di Jakarta, 100 Dus Masker Dibagikan
-
Yohanis Agabi Mahuze: Jangan Biarkan Adat Malind Maklew Terputus di Tengah Zaman
-
746 Siswa Jakarta Putus Sekolah pada 2025, Politisi PSI Salurkan Beasiswa