Scroll untuk membaca artikel
Pebriansyah Ariefana
Selasa, 03 November 2020 | 07:42 WIB
angkapan layar - Arahan pers yang disampaikan secara virtual dari Abu Dhabi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tidak tampak) bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu (22/8/2020) malam waktu Jakarta. ANTARA/Aria Cindyara/pri. (ANTARA/HO-Kemlu RI)

SuaraJakarta.id - Netizen mengkritik keras pengangkatan Kristia Budiyarto atau Kang Dede jadi komisaris BUMN PT Pelni. Bahkan era Jokowi saat ini dibandingkan dengan era Soeharto.

Netizen pun menilai zaman Soeharto yang nepotisme sekalipun lebih baik daripada era Jokowi.

Pengangkatan buzzer Jokowi sebagai komisaris BUMN itu menjadi keprihatinan dari akun @PartaiSocmed.

Akun ini membandingkan penunjukkan buzzer Jokowi di tubuh BUMN ini dengan praktik nepotisme di zaman Orde Baru.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sahkan Undang-Undang Cipta Kerja Versi 1.187 Halaman

Malah menurut akun ini, penempatan orang di jajaran komisaris BUMN pada zaman Pak Harto lebih beradab, menimbang kompetensi bukan asal tim sukses.

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan pers terkait hubungan Presiden Prancis dan umat Islam, Sabtu 31 Oktober 2020 / Foto : Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

“Inna lillaahi.. RIP Meritokrasi. Zaman Soeharto dulu nepotisme memang merajalela tapi masih mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas yang diangkat. Zaman Jokowi ini nepotismenya benar-benar BRUTAL dan tanpa malu-malu,” tulis @PartaiSocmed.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengangkat eks Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin sebagai komisaris PT Pelni. Kang Dede atau Kristia Budiarto dikenal di jagat maya sebagai influencer Jokowi.

Dia didapuk menjadi komisaris independen PT Pelni per 2 November 2020.

Keputusan Menteri BUMN mengangkat buzzer Jokowi menjadi komisaris BUMN mengagetkan beberapa pihak lho. Belum lama ini, Menteri BUMN juga mengangkat tim sukses dan juga buzzer Jokowi, Ulin Yusron sebagai komisaris BUMN pariwisata, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC).

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Teken UU Omnibus Law Cipta Kerja

Penunjukan Kang Dede berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.

Dalam salinan surat Keputusan Menteri BUMN itu, disebutkan bahwa posisi Marwanto Harjowiryono selaku Komisaris digantikan oleh Iwan Taufiq Purwanto.

Sementara Widodo Hario Mumpuni selaku Komisaris Independen digantikan oleh Kristia Budiyarto.

Presiden Joko Widodo (dok. presidenri.go.id)

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Yahya Kuncoro menyampaikan, telah dilaksanakan pergantian komisaris sebagai langkah Kementerian BUMN selaku pemilik modal untuk memperkuat perusahaan terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Manajemen berharap dengan kehadiran dua komisaris baru di PELNI dapat mendukung dan menyukseskan visi misi Perusahaan serta dapat mengembangkan potensi bisnis Perusahaan,” ujar Yahya.

Dengan demikian, berikut ini adalah susunan anggota dewan komisaris PT PELNI yang baru terhitung pada tanggal 2 November 2020:

  • Ali Masykur Musa : Komisaris Utama
  • Haryo Indratno : Komisaris
  • Wahju Aji : Komisaris
  • Eddy Susanto Soepadmo : Komisaris
  • Iwan Taufiq Purwanto : Komisaris
  • Kristia Budiyarto : Komisaris Independen

Load More