SuaraJakarta.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sejumlah hal terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan kemarin.
Salah satunya terkait distribusi suara. Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu, sebanyak 2.324 TPS tertukar surat suaranya.
Ada pula TPS yang ternyata mengalami keterlambatan dari seharusnya sudah mulai buka pukul 07.00 WIB, tapi baru dibuka setelah lewat dari jamnya.
Temuan keterlambatan itu terdapat di 5.513 TPS.
Temuan tersebut merujuk hasil pengawasan Bawaslu di 100.995 TPS dari total 290 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia terkait Pilkada Serentak 2020.
Adapun temuan itu berdasar laporan terakhir pada pukul 13.30 WIB, Rabu (9/12/2020).
"Kemudian saksi menggunakan atribut pasangan calon masih ada di 1.487 TPS," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam siaran YouTube, Rabu (9/12/2020).
Temuan lainnya terkait kurangnya kelengkapan pemungutan suara saat tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.
Temuan tersebut setidaknya terjadi di 1.803 TPS.
Baca Juga: Serba-serbi Pilkada 2020: TPS Unik hingga Corat-coret Surat Suara
"Kemudian tidak ada fasilitas cuci tangan di lokasi TPS. Sebagaimana ini menjadi standar protokol kesehatan yang diterapkan. Itu terjadi di 1.454 TPS," ungkap Afifudin.
Sementara itu, sebanyak 1.727 TPS kedapatan tidak memasang DPT di sekitar TPS sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Kemudian juga ada informasi tentang daftar pasangan calon yang berisi visi misi dan program, serta biodata singkat tidak dipasang. Ini di 1.983 TPS," kata Afifuddin.
Petugas KPPS Terpapar Covid-19
Terlebih mencengankannya lagi, Bawaslu menerima laporan adanya petugas KPPS yang tetap bekerja meski positif Covid-19.
Temuan itu terjadi di lebih dari 1.000 TPS pada pemungutan suara Pilkada Serentak 2020, Rabu (9/12) kemarin.
Berita Terkait
-
Kesaksian Akbar Husein soal Tragedi Bawaslu 2019: Ditangkap, Disiksa, hingga Ada yang Meninggal
-
Akbar Husein Kenang Kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Bawaslu: Ada Koordinasi Aktivis hingga Purnawirawan
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Mas Dhito Lepas 126 Siswa Boarding School Passing Grade Terbaik untuk Masuk Perguruan Tinggi
-
Spesifikasi dan Harga AirPods 4 Terbaru Evolusi TWS Open-Ear Terbaik Apple
-
Gemakan Menuju Indonesia Bangkrut, Mahasiswa Gelar Aksi di Bundaran HI
-
Pemuda Bayar Motor Rp12 Juta dengan Uang Palsu, Modusnya Terbongkar dalam Hitungan Menit
-
Benarkah Galon Guna Ulang Memicu Pubertas Dini? Ini Fakta Ilmiahnya