SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi sinyal untuk kembali mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Saat ini, Pemprov masih memberlakukan PSBB transisi yang melonggarkan masyarakat DKI Jakarta bisa keluar rumah.
Menurut Riza, wacana ini setelah melihat kasus covid-19 di Jakarta semakin meningkat. Namun, lanjut Riza, keputusan PSBB ketat ini menunggu situasi ke depan dengan melihat fakta dan data yang ada.
Untuk diketahui, Jumlah pasien Covid-19 kembali bertambah hari ini, Sabtu (26/12/2020). Data terbaru menunjukkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Air bertambah 6.740 kasus atau jumlah totalnya naik menjadi sebanyak 706.837 kasus.
Penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 harian terjadi di DKI Jakarta dengan kasus sebanyak 2.058 kasus, diikuti Jawa Tengah dengan 871 kasus dan Jawa Timur sebanyak 803 kasus.
"Kami akan terus mengambil berbagai kebijakan kita akan lihat nanti beberapa hari kedepan setelah tanggal 3 nanti Apakah dimungkinkan nanti pak gubernur nanti akan ada emergency break nanti kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data," ujar Riza kepada wartawan, Minggu (27/12/2020).
Riza menuturkan, banyaknya kasus yang timbul disebabkan oleh tiga faktor.
Pertama, jelas dia, adanya peningkatan tes PCR yang sembilan kali selama sepekan.
Sehingga, makin banyak tahu bahwa masyarakat terjangkit virus Covid-19.
Baca Juga: Kunker Perdana, Menparekraf Sadiaga Uno Tinjau Prokes Bandara Ngurah Rai
Kemudian kedua, lanjutnya, peningkatan disebabkan dari akumulasi penjumlahan data PCR beberapa rumah sakit yang memang belum dimasukkan atau terlambat.
"Yang ketiga memang ada penambahan disebabkan oleh libur dan lain sebagainya untuk itu kami terus meminta kepada masyarakat di hari libur panjang ini untuk tetap berada di rumah tidak perlu keluar rumah apalagi ke luar daerah," ucap dia.
Maka dari itu, Politisi Partai Gerindra ini juga meminta pelaku usaha dan perusahaan makin mengetatkan protokol kesehatan.
Jangan sampai, tambah Riza, timbul klaster perkantoran yang membuat Pemprov kembali tarik rem darurat pada PSBB.
"Kami minta khusus pelaku usaha perkantoran dan lainnya untuk membantu kita semua agar jangan sampai nanti ada peningkatan luar biasa sehingga kami Pemprov dengan jajaran pak gubernur terpaksa mengambil kebijakan untuk memperketat PSBB semua berpulang pada kita semua," pungkas dia.
Berita Terkait
-
Efek Domino Pandemi Bikin Harga Mobil Bekas Gagal Turun
-
Menkes Pastikan Risiko Ebola di Indonesia Rendah, Penularannya Tak Semudah Covid-19
-
IHSG Hancur Lebur Seperti Era COVID-19, Padahal Tak Sedang Pandemi
-
Waspada! Ancaman Ebola Selevel Awal Pandemi Covid-19
-
Pakar Medis Belanda Menjamin Hantavirus Bukan Ancaman Pandemi Baru Seperti COVID-19
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Terkini
-
Mas Dhito Komitmen untuk Membantu Petani Melalui Kerja Sama dengan Pertamina dan PLN
-
Serentak di 131 Lokasi, BRI KKB Expo 2026 Hadirkan Promo Kredit Kendaraan dengan Suku Bunga 1,80%
-
Mantri BRI Hadir di Wilayah 3T, Ini Dedikasi Eka Layani Warga Kabupaten Banggai Kepulauan
-
FIFGROUP Gaungkan 'Perempuan Berperan' di Car Free Day, Dorong Kesetaraan Gender dan Hidup Sehat
-
BRI Tegas Menolak Berbagai Bentuk Penyimpangan yang Merugikan Negara dan Masyarakat