SuaraJakarta.id - Penutupan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat diperpanjang. Alasannya, karena saat ini masih berlaku aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan seharusnya gedung dibuka lagi mulai Selasa (18/1/2021) besok. Gedung itu akan lanjut ditutup sampai 25 Januari, berbarengan dengan batas akhir aturan PPKM.
"Ini kan hari terakhir yang saya katakan lockdown. Sekarang saya perpanjang, saya lihat. Saya perpanjang sampai tanggal 25 (Januari)," ujar Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/1/2021).
Meski ditutup, fungsi kesekretariatan DPRD disebutnya tetap berjalan seperti biasa. Ia juga menyebut ke depannya saat penutupan diperpanjang juga tak bada masalah.
"Tapi kan secara sistem sekretariat fungsi jalan," jelasnya.
Menurutnya keputusan untuk menutup gedung DPRD DKI Jakarta ini sesuai dengan aturan PPKM.
"Nah saya mengikuti aturan pemerintah sampai tanggal 25, saya ikuti aturan Pak Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, 15 orang di lingkungan DPRD DKI Jakarta dinyatakan terjangkit Covid-19. Imbasnya, gedung anggota dewan Kebon Sirih itu harus dilockdown selama dua pekan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan keputusan menutup kantor DPRD ini diambil setelah ia berdiskusi dengan para pimpinan. Penutupan sendiri dimulai Senin (4/1/2021).
Baca Juga: Sepekan PPKM Jawa dan Bali, Ini Tanggapan Ridwan Kamil
"Hari ini DPRD DKI mulai tanggal 4 sampai tanggal 18, saya akan lockdown kantor DPRD," ujar Prasetio di kantor DPRD DKI Jakarta.
Prasetio menjelaskan, saat ini ada tujuh orang anggota dewan dari beberapa fraksi yang dinyatakan positif Covid-19. Selain itu sejumlah pegawai dari kalangan Sekretariat Dewan, hingga stafnya dan istrinya juga terpapar virus corona.
"Satu Plt Sekwan, tiga PJLP, satu sopir dan dua staf saya dan staf istri saya," jelasnya.
Dari data yang diterima suara.com, daftar nama dewan yang terpapar adalah, M. H. Thamrin, Taufik Zulkifli, Yusriah Dzinnun dari Fraksi PKS; Yudha Permana, Abdul Ghoni, Ichwanul Muslimin dari Fraksi Gerindra, dan Jhony Simanjuntak dari Fraksi PDI Perjuangan.
Kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan), Hadameon Aritonang; Staf Sekwan, Ahmad; Driver Sekwan, Agus Riyanto, Kasubbag Paripurna, Fraksi, dan Pansos Nurbaini; dan Staf Keuangan, Hermansyah.
Lalu PJLP Staf Ahli Ketua DPRD DKI, Eka; Staf Ahli istri Ketua DPRD, Komariah; dan Staf Persidangan Pimpinan dan Komisi, Tri Priyo Cahyono.
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkes RI Buka Suara Soal Varian Covid-19 Baru di Singapura, PPKM Bisa Kembali Berlaku?
-
Dalih Perbaiki Kualitas Udara, Ketua DPRD DKI Minta Warga Beli Mobil Listrik: Harganya Gak Mahal
-
Rayakan Lebaran Tanpa PPKM, Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 H
-
Cerita Deka Sempat Nakal Jadi Sopir Travel Gelap saat PPKM, Kini Bisa Bawa Pemudik Secara Legal
-
Wanti-wanti Ketua DPR saat Arus Mudik; Minta Pemerintah Urai Kemacetan, Masyarakat Waspada Penularan Covid
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
DJ Panda Dipanggil Polisi! Erika Carlina Ungkap Ancaman Mengerikan di Grup WA
-
Bupati Kediri Pastikan Pekerjaan Pembangunan Pasar dan Stadion Tetap Berjalan
-
DANA Kaget Rp109 Ribu: Rebutan Saldo Gratis, Ini Trik Klaimnya 3 Link Aktif
-
KPK Dalami Keterlibatan 13 Asosiasi dan 400 Biro Haji dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pimpinan PPP Minta Maaf: Tidak Ada PAW