SuaraJakarta.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj resmi mendapatkan jabatan baru sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Terkait hal itu, politikus PDI Perjuangan Evita Nursanty menyebut jika alasan Said Aqil ditunjuk sebagai bos PT KAI karena sosok ulama ini paham dengan masalah transportasi publik.
Selain itu, anggota Komisi 6 DPR RI itu menganggap jika ketokohan Said Aqil sebagai Kiai NU bisa menjadi dasar untuk memimpin PT KAI.
"Sebagai pemimpin umat tentunya beliau paham seperti apa transportasi publik yang didambakan masyarakat dan di satu sisi mampu menjadi pengawas kebijakan maupun pelaksanaan perkeretaapian. Jadi ditunjuknya Kiai Said Aqil bagus saja, tidak ada masalah," kata saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Dia menyebut dengan modal pengalaman menjadi pimpinan NU, Said Aqil bisa menjadi pimpinan di posisi dan lembaga mana pun.
"Pengalaman organisasi selama ini pasti sangat memahami seperti apa manajemen mau pun leaderships yang dibutuhkan di mana pun posisi jabatan," kata dia.
Atas penilaiannya itu, Evita pun menganggap tidak ada unsur politis di balik pengangkatan Said Aqil sebagai bos PT KAI.
"Saya rasa tidak (unsur muatan politis dalam penunjukan)," kata dia.
Kiai Said jadi Bos KAI
Baca Juga: Said Aqil Ditunjuk Jadi Komut KAI, Politikus PDIP: Tidak Ada Muatan Politis
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen. Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.
Tag
Berita Terkait
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Salah Satu Bupati di Jambi Diduga Palsukan Akta Perusahaan Saat Jadi Notaris
-
Sambut World Ocean Day, Novotel Greater Jakarta Menggelar Ciliwung River Education & Cleanup
-
Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Liburan Sekolah Lebih Ceria bersama SBEC Juniors
-
FIFGROUP Raih Penghargaan CSR Nasional Berkat Program Berkelanjutan dan Berdampak
-
Mas Dhito Lepas 126 Siswa Boarding School Passing Grade Terbaik untuk Masuk Perguruan Tinggi