Jika Ada Pejabat DKI Gelar Open House, Begini Permintaan Wagub kepada Warga

SuaraJakarta.id - Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada warga turut berperan aktif bila mengetahui ada pejabat DKI yang menggelar open house Lebaran.

Diketahui, Pemprov DKI telah meminta para pejabat di lingkungan Pemprov DKI tak menggelar open house pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah nanti.

Kondisi ini mengikuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Wagub DKI pun meminta masyarakat yang melihat atau mengetahui ada pejabat DKI yang menggelar open house Lebaran untuk melaporkannya.

"Semua masyarakat bisa jadi pengawas kalau ada yang melanggar silakan laporkan. Nanti aparat yang mempunyai kewenangan yang akan menindak dan memberi sanksi siapa saja yang melanggar," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Wagub DKI sendiri mengaku setuju dengan instruksi Tito soal larangan menggelar open house Lebaran kepada seluruh pejabat atau aparatur sipil negara (ASN). Karena acara open house pasti akan mengundang banyak orang.

Terlebih, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro Jakarta, kerumunan masih dilarang.

Larangan open house Lebaran ini tercantum pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

"Kan sudah diatur. Presiden sudah minta jangan ada open house. Tidak ada buka puasa (bersama)," ujar Riza.

Baca Juga: 3.000 Warga Jakarta Akan Disuntik AstraZeneca, Wagub: Tak Ada Efek Samping

Tak hanya open house Lebaran, larangan membuat acara bagi pejabat Pemprov DKI juga sudah dikeluarkan. Mulai dari buka puasa dan sahur bersama.

"Kita semua pejabat enggak pernah bikin buka puasa (bersama). Di sini di kantor atau buka puasa bersama," pungkas Wagub DKI.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk melarang kegiatan buka puasa bersama lebih dari lima orang selama Ramadhan 2021.

Dia juga meminta para pimpinan daerah tersebut untuk menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN tak menggelar halal bihalal Hari Raya Idul Fitri.

Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/2784/SJ tentang larangan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan kegiatan open house/halal bihalal pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah/Tahun 2021. Surat itu diteken Tito di Jakarta, Selasa (4/5/2021) kemarin.

"Diminta kepada saudara Gubernur/Bupati/Wali Kota mengambil langkah-langkah sebagai berikut, melakukan pelarangan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah lima orang selama bulan Ramadan," demikian tertulis pada surat edaran yang dikutip Suara.com, Selasa (4/5/2021).