SuaraJakarta.id - Dalam sepekan terakhir terjadi lonjakan drastis penularan Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah DKI Jakarta.
Hingga Selasa (15/6/2021) dilaporkan terdapat 1.502 kasus baru di Jakarta. Bahkan RSD Wisma Atlet yang menjadi tulang punggung perawatan pasien Covid-19 di DKI viral karena banyak antrean pasien yang masuk ke rumah sakit itu.
Atas kondisi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan jajarannya dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara pada Selasa (15/6/2021). Jokowi pun memberikan sejumlah arahan dalam penanganan Covid-19.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang ikut menghadiri pertemuan itu mengatakan, ada tiga arahan yang diberikan. Pertama adalah soal pengetatan pengawasan pada penerapan protokol kesehatan.
"Presiden mengarahakan bagaimana kita mengatasi adanya peningkatan yang signifikan di DKI Jakarta dalam seminggu terakhir," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/6/2021).
"Di antaranya pesan pak Presiden implementasi di lapangan ditambahkan dikuatkan seperti dulu ada penjagaan, pengetatan," sambung dia.
Selanjutnya, Jokowi menyoroti pentingnya penggunaan masker. Pemprov DKI diminta menggencarkan lagi imbauan dan pengawasan untuk pemakaian alat penyaring udara ini.
"Karena menurut bapak presiden penggunaan masker ini sudah selamatkan 98 persen masker ini membantu kita terbebas dari penyebaran virus corona," tuturnya.
Arahan ketiga adalah permintaan untuk mempercepat proses vaksinasi. Jokowi menargetkan 7,5 juta warga ibu kota sudah menerima vaksin pada akhir Agustus mendatang.
Baca Juga: Tambah 1.502 Pasien, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 452.295
"Pak Gubernur langsung memimpin rapat di DKI bersama Forkopimda setelah dari istana, kita langsung menindaklanjuti dalam rencana aksi, dan segera kita laksanakan mulai tadi rapat dan besok," pungkasnya.
Sebelumnya, Komandan Lapangan RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Letkol Laut Muhammad Arifin mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk menarik rem darurat atau kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di Ibu Kota.
Kata Arifin, langkah itu diambil jika dalam seminggu ini angka penularan Covid-19 tidak mengalami penurunan yang signifikan.
“Kalau nanti dalam seminggu ini tidak terkendali saya pikir itu perlu (PSBB diperlakukan kembali), tapi yang lebih tahu pemerintah DKI sendiri,” kata Arifin saat ditemui Suara.com di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021).
Kunci utama menekan laju penularan Covid-19 hanya dengan membatasi mobilitas warga.
“Me-rem itu memberlakukan kebijakan yang mengendalikan pergerakan manusia, mobilitas manusia. Memang rumusnya itu, artinya itulah (PSBB) yang harus dilakukan untuk mengurangi mobilitas orang,” jelas Arifin.
Kendati demikian, dia menuturkan sebenarnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro cukup untuk mengendalikan penularan Covid-19, namun melihat kondisi saat ini, hal itu harus dievaluasi dan diperketat.
“Kalau PPKM Mikro berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik itu sebenarnya cukup. Tapikan kemarin lebaran kita lihat sendiri efeknya bagaimana, efeknya sampai sekarang seperti ini, sehingga itu (PPKM Skala Mikro) harus dievaluasi lagi,” katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Warga Bali yang Ingin Hadir di Odalan Pura Semeru Wajib Patuhi Prokes Covid-19
-
Tiga Daerah di Provinsi Jambi Masuk Zona Merah Covid-19
-
Tambah 1.502 Pasien, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 452.295
-
Koordinator RSDC Wisma Atlet Desak Pemprov DKI Kendalikan Penularan Covid-19
-
Kasus Covid-19 di Jakarta Meroket, Jokowi Beri Tiga Arahan ke Gubernur Anies Baswedan
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Apa Peran Sekretaris LP PBNU di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Fakta Baru Kasus Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama Bikin Ngeri
-
Menteri Purbaya Menduga Kini Para Dirut Bank Pusing Untuk Menyalurkan Dana Rp 200 Triliun
-
Teka-teki di Balik Reshuffle Budi Gunawan, Sakit Jadi Alasan Sebenarnya?
-
Alasan Bambang Tri 'Jokowi Undercover' Tak Menyesal Meski Sudah Bebas Bersyarat