Pemprov DKI Sudah Siap Salurkan BST PPKM Darurat, Pemerintah Pusat Terkendala Teknis

SuaraJakarta.id - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyatakan sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah siap menyalurkan Bantuan Sosial Tunai atau BST PPKM Darurat hari ini juga.

Namun sebaliknya, kata Mujiyono, pemerintah pusat masih belum juga menyanggupi soal penyaluran BST PPKM Darurat bagi warga Jakarta.

Mujiyono menjelaskan, Pemprov DKI akan menyalurkan dana BST PPKM Darurat bagi warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Anggaran yang disiapkan Pemprov DKI untuk penyaluran BST PPKM Darurat mencapai Rp 634 miliar.

Baca Juga: Soal BST PPKM Darurat, Wagub DKI Bilang Begini

Sementara, pemerintah pusat menyalurkan bantuan untuk warga Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Mujiyono mengaku sudah mendapat konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lesari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri terkait kesiapan Pemprov DKI menyalurkan BST PPKM Darurat.

Sementara, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak pemerintah pusat belum siap salurkan BST PPKM Darurat karena masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan.

"Kebetulan (Jakarta) Timur sama Kepulauan Seribu itu yang BST sudah ready dibagiin Bank DKI. Cuma kan harus nunggu wilayah lain dulu biar barengan," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/7/2021).

"Jadi saya komunikasi sama bu Premi, katanya confirmed (BST) dua bulan, pemerintah pusat mintanya dua bulan. Mulainya kapan? 'Oh iya pak sedang persiapan' gitu," sambungnya.

Baca Juga: Sudah Siapkan Anggaran BST untuk Warga Jakarta, Pemprov DKI Tunggu Arahan Jokowi

"Begitu ditanya wilayah lain gimana, katanya masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan pemerintah pusat," Mujiyono menambahkan.

Mujiyono juga menyayangkan metode penyaluran BST yang berbeda dengan Pemprov DKI.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), lebih memilih bekerja sama dengan PT Pos Indonesia ketimbang bank seperti yang dilakukan Pemprov DKI.

Padahal dengan menggunakan bank, maka akan lebih mudah dan tak sampai perlu ada kerumunan. Ia pun menduga hal teknis yang dibahas ada soal pembagian ini.

"Mungkin cara baginya supaya gak berkerumun kali, karena pakai kantor Pos," pungkasnya.