SuaraJakarta.id - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menganggap penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukanlah hal yang perlu ditakuti.
Karena itu, pihak PDIP menganggap tindakan Anies mengumpulkam tujuh fraksi penolak interpelasi, sesuatu yang tidak perlu.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Manuara Siahaan mengatakan, hak interpelasi atau bertanya langsung kepada Gubernur adalah hal yang lumrah.
Pasalnya interpelasi sudah diatur menjadi hak dan kewenangan masing-masing anggota dewan.
"Jadi sebetulnya, bertanya ini bukan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang sangat ditakuti hak bertanya. Ini sebetulnya adalah fungsi pengawasan dewan," ujar Manuara di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Manuara menyatakan pihaknya ngotot menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies karena dirasa sudah mendesak.
Pasalnya persoalan gelaran ajang balap mobil listrik Formula E tak pernah rampung dalam dua pekan terakhir.
"Tidak tuntasnya seperti apa? Tidak satupun SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menjelaskan ini secara komprehensif mengapa dia tiba-tiba menjadi isu prioritas daerah, ini saya katakan tiba-tiba menjadi prioritas," jelasnya.
Padahal, di masa pandemi Covid-19 ini anggaran disebutnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Baca Juga: Soal Spanduk Anies Baswedan for Presiden 2024 di JPO Slipi, Wagub DKI Bilang Begini
Selain tak layak dijadikan prioritas, penyelenggaraan Formula E Jakarta juga disebut bisa membuat kerugian.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp 4,48 triliun, sebuah jumlah uang yang sangat besar Rp 4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," jelasnya.
"Padahal tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Seharusnya stop dulu, jangan bayar. Karena prinsip kehati-hatian untuk menggunakan uang rakyat itu harus menjadi pegangan utama pimpinan daerah," pungkasnya.
Kompak Tolak Interpelasi
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta.
Pertemuan itu dilakukan di rumah dinas gubernur di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021) malam.
Berita Terkait
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Kado Ultah ke-79 Megawati: PDIP 'Banjiri' Indonesia dengan Gerakan Tanam Pohon
-
PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung
-
Polemik Anies dan Kemenhut: Benarkah Negara Memfasilitasi Perusakan Hutan?
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Ultraverse Festival 2026 Satukan Musik Tanpa Jarak dengan Layanan XL Ultra 5G+
-
Cek Fakta: Purbaya Ungkap Hasil Korupsi Jokowi Disembunyikan di 32 Rekening Asing, Ini Faktanya
-
Waspada Tanah Longsor Januari 2026, Ini Daftar Kecamatan Rawan di DKI Jakarta
-
Cek Fakta: Benarkah Video Mobil Tersambar Petir di Jalan Tol?
-
Duel Kopi Sachet Indomaret: Good Day vs Kapal Api, Mana Paling 'Nendang'?