Scroll untuk membaca artikel
Rizki Nurmansyah | Bagaskara Isdiansyah
Kamis, 16 September 2021 | 10:47 WIB
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. [Suara.com/Nikolaus Tolen]

SuaraJakarta.id - Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke dalam partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Isu reshuffle kabinet pun berhembus seiring bergabungnya PAN.

Terkait ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan, partainya tidak memaksa Presiden Jokowi soal alokasi kursi menteri di kabinet. Menurutnya, PAN tetap menjaga moral politik.

"PAN tidak memaksa sama sekali. PAN tetap menjaga moral politik karena sudah diatur di Pasal 17 UUD 1945 tentang Hak Prerogatif Presiden," kata Viva saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).

Pernyataan Viva ini sekaligus menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang sebelumnya yang memberikan pesan kepada PAN agar tak menekan presiden soal alokasi kursi di kabinet.

Baca Juga: Jawab Pesan PKB, Waketum PAN: Kami Tak Memaksa Presiden Soal Jatah Menteri di Kabinet

Viva berharap agar parpol koalisi pemerintahan tetap solid dan saling mendukung. Menurutnya, kekinian mensukseskan program pemerintah adalah yang paling penting.

"Dan PAN berharap agar partai koalisi pemerintah selalu kompak dan bersama-sama mensukseskan program pemerintah yang membawa kebaikan dan bermanfaat buat rakyat, bangsa, dan negara, sesuai janji-janji kemerdekaan," tuturnya.

Alokasi Kursi Menteri

Untuk diketahui, usai nyatakan merapat ke koalisi pemerintahan, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sempat menyinggung nama politisi seniornya Soetrisno Bachir cocok duduk di kabinet jika diberi kepercayaan.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, alokasi kursi di kabinet memang keputusannya ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Hari Ini Presiden Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Sumut, Ini Agendanya

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ketika menghadiri buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua MRR Kawasan Widya Chandra Jakarta, Jumat (10/5/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Namun ia mengingatkan PAN agar menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Jokowi. Menurutnya, jangan ada tekanan dari PAN kepada kepala negara.

"Apapun putusan presiden harus dihormati dan diterima. Jangan sampai nekan apalagi maksa-maksa presiden," kata Jazilul saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/9/2021).

Jazilul juga menyinggung posisi PAN yang baru bergabung ke dalam koalisi pemerintahan belakangan ini.

Menurut pria yang karib disapa Gus Jazil tersebut, hal itu harus menjadi pengingat agar PAN terima saja apa yang diberikan oleh Presiden.

"Terima saja andai dikasih posisi di kabinet. Nggak usah nyrondol-nyrondol (muluk-muluk), wong datangnya juga belakangan," tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid [Suara.com/Ria Rizki]

Sementara terkait dengan nama Soetrisno Bachir yang disodorkan Zulhas—sapaan akrab Zulkifli Hasan—jika diberikan kepercayaan duduk di kabinet, Gus Jazil mengaku sependapat. Menurutnya, Sutrisno juga layak.

"Silakan saja diusulkan, Pak Soetrisno Bachir juga layak kok. Namun itu hak prerogatif Presiden, kita hormati hak Presiden untuk memutuskan," tandasnya.

Load More