SuaraJakarta.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menjelaskan alasan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi terkait Formula E pada Selasa (28/9/2021).
Taufik alasan ketidakhadiran tujuh fraksi—Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, PKB-PPP, dan Golkar—karena banyaknya aturan yang dilanggar.
"Misalnya undangan itu minimal harus diparaf dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah kan sederhana," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Taufik menegaskan fraksi-fraksi di DPRD, termasuk fraksinya, akan terus menolak untuk hadir dalam rapat paripurna jika hal-hal yang disebutnya pelanggaran itu terus dilakukan.
"Saya kira selama pelanggaran dilakukan berulang-ulang kita akan tolak terus supaya DPRD jalan yang benar lah jangan semua mau sendiri," ujar politisi Gerindra ini.
Setelah tujuh fraksi di DPRD DKI menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna interpelasi Formula E, praktis rapat hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI.
Dengan jumlah tersebut rapat tidak bisa mengambil keputusan karena tidak kuorum atau tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota yakni 50+1 dari 106 anggota.
Akhirnya rapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya.
Terkait pemaparan PDIP dan PSI dalam rapat interpelasi, Taufik menyebut bahwa segala sesuatunya yang disampaikan dalam forum itu ialah ilegal.
Baca Juga: Gelar Paripurna Interpelasi Anies, Prasetio Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI
Bahkan dia juga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak perlu hadir dalam paripurna semacam itu.
"Sesuatu yang disampaikan PDIP dan PSI dalam forum yang ilegal, ngapain kita tanggapin gitu. Bahkan kami menyarankan gubernur tidak usah hadir ngapain hadir orang forumnya ilegal untuk apa hadir," ucapnya.
Berita Terkait
-
DPRD DKI Minta Pemprov Kebut Penataan Kabel Semrawut Jakarta, Jangan Tunggu Korban Lagi
-
Tarif Transjakarta Akan Naik? Ini Syarat Mutlak dari DPRD DKI Jakarta
-
DPRD DKI Apresiasi Mobil Klinik Hewan Keliling, Dorong Sosialisasi Lebih Masif
-
Saat Stadion Tak Lagi Ramai, DPRD Usul Lahan Kamal Muara Disulap Jadi SMA Negeri
-
Daya Tampung SMA Negeri Terbatas, DPRD Jakarta Temukan Anak 17 Tahun Belum Pernah Sekolah
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
BRIvolution Reignite Percepat Transformasi dan Perkokoh Kontribusi Danantara untuk Ekonomi Nasional
-
Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan, Coffee Tower Selection Hadir di Manhattan Hotel Jakarta
-
Nikmati Weekday Brunch All You Can Eat Mulai Rp150.000 dengan City View di Manhattan Hotel Jakarta
-
KPP Apresiasi BRI, Jadi Bank Terbaik Penyalur KUR Perumahan
-
Transformasi Digital BRI Dongkrak Transaksi QRIS hingga Rp30,5 Triliun