SuaraJakarta.id - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ikut angkat bicara terkait pemberhentian 58 pegawai KPK hari ini, Kamis (30/9/2021).
Samad mengaku pesimistis agenda pemberantasan korupsi di KPK akan berjalan dengan baik setelah diberhentikannya 58 pegawai tersebut.
Menurut Samad, puluhan pegawai KPK yang dberhentikan itu memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.
"Hari ini saya sedih, karena agenda pemberantasan korupsi setelah ditinggal oleh 58 orang ini akan berhenti di tengah jalan, itu keyakinan saya," ujar Samad di Depan Kantor Dewas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Samad pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu turun tangan dalam permasalahan pemberhentian 58 pegawai KPK ini.
Dia berharap Presiden Jokowi menggunakan kewenangannya mengangkat ke-58 pegawai KPK itu menjadi ASN di lembaga antirasuah tersebut.
"Saya ingin menekankan bahwa sampai hari ini saya berharap dan menagih janji bapak Presiden, agar supaya teman-teman yang telah diberhentikan, kita berharap untuk (presiden) mengambil alih kewenangan ini dan mengangkat kembali harkat martabat teman-teman ini. Karena pemecatan ataupun pemberhentian terhadap teman-teman ini melanggar hukum," tegasnya.
Direkrut ASN di Polri
Di sisi lain, Samad menilai 58 pegawai KPK yang diberhentikan ini bukanlah pengemis pekerjaan. Ini terkait kabar Novel Baswedan cs ditawari untuk bekerja di BUMN.
Baca Juga: 58 Eks Pegawai KPK Ditawari ASN di Polri, Abraham Samad: Mereka Bukan Pengemis Pekerjaan
Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sebelumnya menyatakan berniat merekrut para pegawai KPK yang diberhentikan itu jadi ASN di lingkungan Polri.
"Kami bukan pengemis untuk meminta ke-58 orang ini disalurkan jadi ASN di tempat lain, tapi kami tetap konsisten meminta bahwa ke-58 teman-teman ini dikembalikan ke posisi semulanya," tegas Samad yang menjadi Ketua KPK periode 2011-2015.
Tag
Berita Terkait
-
Demo 27 Agustus, Romli Atmasasmita Soroti Kesiapan Struktural dan Sistem Presisi Polri
-
Sering Berujung Represif, YLBHI Sebut Polisi Belum Paham Demo Adalah Hak Konstitusional
-
Belum Jadi Polisi Sipil, Watak Militer Bikin Polri Anggap Demo Ancaman Kekuasaan
-
eformasi Polri Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah, Masyarakat Sipil Harus Bergerak
-
Polisi Disebut Berhasil Tangkal 'Angsa Hitam' di Demo 27 Agustus, Begini Analisanya
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Pekan Halal Indonesia & EduNation Festival 2026 JICC: Ekosistem Halal dan Edukasi Dalam Satu Gelaran
-
Design dan Object di IDD, Saat Kursi hingga Cangkir Jadi Bagian Penting Sebuah Ruang
-
Tim ERT Gosowong Hadir di Tengah Duka, Bantu Warga NTT Bangkit Pascagempa
-
Terbang dari Gamalama-Gamkonora, Zita Anjani Buktikan Perempuan Punya Ruang untuk Bereksplorasi
-
BRI KPR Hadir di Danantara Housing Expo 2026, Tawarkan Tenor hingga 30 Tahun