SuaraJakarta.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan deklarasikan Partai Buruh kembali dalam Kongres yang bakal digelar pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta.
Partai Buruh tersebut merupakan kelanjutan dari Partai Buruh yang lama didirikan oleh Muchtar Pakpahan dan terakhir diketuai oleh Sony Pujisasono pada 2012.
"Partai Buruh akan dideklarasikan ulang," ujar Iqbal dalam jumpa pers secara vitual, Minggu (3/10/2021).
Iqbal menuturkan pada Kongres nanti akan memutuskan banyak hal yang mendasar dan berbeda dengan partai buruh sebelumnya.
Namun dalam Kongres kata Iqbal, nantinya akan mengesahkan Badan Pendiri Partai Buruh yang baru.
"Pada prinsipnya kongres akan mengesahkan badan pendiri partai buruh yang baru atau pemilik daripada partai buruh yang baru, membangkitkan kembali partai buruh yang telah ada. Badan pendiri itu ada 11 organisasi," ucap dia
Tak hanya itu, Iqbal menyebut terdapat 11 elemen atau organisasi yang masuk dalam badan pendiri.
Yakni pengurus Partai Buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Gerakan Perempuan Indonesia (GPI), KSPI, FSPMI, FSP FARKES, KPBI, FSP KEP, dan FPTHSI.
Lebih lanjut, Iqbal mengungkapkan bahwa ada perbedaan mendasar antara Partai Buruh yang lama dan baru.
Baca Juga: Akan Deklarasikan Partai Buruh, Said Iqbal: Jika Lolos Verifikasi Kami Ikut Pemilu 2024
Perbedaanya yakni dahulu hanya didukung satu serikat buruh yakni KSBI, namun saat ini didukung sejumlah elemen.
"Hari ini Partai Buruh yang baru didukung oleh Serikat Petani Indonesia, organisasi petani terbesar di Indonesia, 4 Konfederasi Serikat Buruh di tingkat nasional, 50 federasi serikat buruh di tingkat nasional, forum guru honorer, tenaga honorer dan guru swasta, Gerakan Perempuan Indonesia. Itulah yang membedakan dengan yg lama. Sehingga spektrum daripada konstituennya pasti akan meluas," ucap Iqbal.
Selain itu, Iqbal menuturkan jika lolos verifikasi KPU, Partai Buruh akan terlibat di dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang
"Saatnya juga kami berkontribusi buat negeri ini melalui parlemen melalui DPR RI, DPD RI, DPRD 2, DPRD, Pilkada Pilkada, pemilihan gubernur, bupati Walikota, bahkan pemilihan presiden wakil presiden," kata dia.
"Bila Tuhan berkehendak kami lolos verifikasi KPU, tentu kami ikut terlibat dalam proses demokrasi tersebut pada tahun 2024 pemilu di Indonesia," Iqbal menambahkan.
Berita Terkait
-
UMK Jember Tembus 3 Juta, Sudahkah Memenuhi Realitas Hidup Buruh?
-
Jelang May Day 2026, KSPI Umumkan Aksi Besar 16 April hingga 1 Mei
-
KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul
-
Ironi Lebaran, Larangan Operasional Truk Justru Buat Buruh Gudang Nganggur
-
Kemnaker Respons Laporan 25 Ribu Buruh Belum Terima THR: Perusahaan Wajib Bayar Plus Denda
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Tren Baru di Jakarta, Lari Santai Tanpa Target, Ini Alasan Sepatu Cushion Makin Digemari
-
Hemat Bagasi Tanpa Ribet, Sepatu Lari Multifungsi Ini Bisa Dipakai Jogging, ke Mall hingga Traveling
-
Selama Ini Disangka Hiasan, Ternyata Ini Makna Warna Ondel-Ondel yang Sesungguhnya
-
5 Sepatu Lari yang Tetap Keren Dipakai Ngantor di Sudirman, Nyaman Seharian Tanpa Ganti Sepatu
-
Tiga Tuntutan Besar LTJ: Dari Desakan Keluar BOP Hingga Reformasi Total Pendidikan