Ketua DPRD DKI ke Dua Wali Kota Baru: Pesan Saya Satu, Jangan sampai Jadi Kacung...

SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik tujuh pejabat tinggi pratama (eselon 2) di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota, Rabu (13/10/2021). Dua diantaranya Wali Kota Baru Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Yani Wahyu Purwoko dan Munjirin.

Terkait pelantikan dua wali kota baru tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta wali kota tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Prasetio pun memiliki pesan kepada Munjirin dan Yani. Ia berpesan agar wali kota tak terpengaruh iming-iming dari pengembang.

"Kepada Wali Kota yang baru saja dilantik selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," ujar Prasetio, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Daftar Pejabat di Jatim Melanggar PPKM, Terbaru Ada Wali Kota Malang

Prasetio mengungkapkan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat memiliki persoalan yang hampir sama.

Salah satunya masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih, kata Prasetio, Pemprov DKI telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Adapun aturan tersebut juga telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin sebagai penyempurna atas Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah bos. Makanya jabatan Walikota itu ujian, mau membela warga apa pengusaha," kata Prasetio.

Baca Juga: Anies Lantik 7 Pejabat Eselon 2, Ada Wali Kota Jakbar dan Jaksel

Selain itu, Prasetyo menuturkan, persoalan aset di Pemprov DKI kerap bermasalah dan selalu menjadi sorotan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

"Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi," katanya.