SuaraJakarta.id - Ratusan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah membubarkan diri setelah ditemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
BEM SI menggelar aksi unjuk rasa memperingati tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Pantauan Suara.com, usai menyerahkan 12 tuntutannya langsung ke Moeldoko, massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.15 WIB.
Sebelumnya mereka memadati kawasan itu sejak pukul 11.20 WIB, setelah hujan reda.
Baca Juga: Temui BEM SI Demo di Kawasan Patung Kuda, Moeldoko Ajak Dialog di Kantornya
Kekinian sekitar pukul 18.00 WIB, akses Jalan Merdeka Barat menuju Istana Negara sudah dapat dilalui pengendara, setelah sebelumnya ditutup dengan kawat berduri.
Koordinator Pusat BEM SI, Kharuddin di depan Moeldoko menyampaikan 12 tuntutannya. Salah satu tuntutannya meminta Firli Bahuri dipecat dar kursi Ketua KPK.
"Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK," kata Kharuddin.
Tak hanya itu mereka juga meminta Jokowi membatalkan pemecatan 58 pegawai KPK dan mengeluarkan Perppu.
"Batalkan TWK. Hadirkan Perppu atas UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi," tegas Kharuddin.
Baca Juga: Serahkan 12 Tuntutan Lewat Buku Jokowi Last Season, BEM SI Tunggu Respons Istana 3X24 Jam
Selain itu, massa aksi BEM SI juga menuntut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selanjutna, menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
Lalu, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
Mendapat sejumlah tuntutan, Moeldoko menyatakan akan mengajak mahasiswa bertemu Istana Negara untuk berdiskusi.
"Tadi ada 12 tuntutan, yang disampaikan. Yang ingin bangun komunikasi yang baik adalah nanti saya akan mengundang mereka untuk berdiskusi," kata Moeldoko.
Diketahui, Rabu 20 Oktober kemarin, tepat dua tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia, setelah resmi terpilih berdasarkan hasil Pemilu yang diselenggarakan pada 2019 lalu.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Tanggapi Kemunculan Nama Firli Bahuri di Sidang Hasto, Ketua KPK: Jaksa Bisa Tindak Lanjut
-
Ekspose Kasus Harun Masiku, Pimpinan KPK Pengganti Firli Bahuri: Siapa Berani Jerat Hasto Tersangka?
-
Firli Bahuri Cs Tak Setuju Hasto Jadi Tersangka pada 2020, Alexander Marwata: Silakan Diproses
-
Firli Disebut Ungkap OTT Sebelum Harun dan Hasto Ditangkap, Eks Penyidik: KPK Harus Berani Periksa
-
Firli Bahuri Disebut dalam Sidang Hasto soal Perintangan Penyidikan, Kuasa Hukum: Fitnah dan Bohong
Terpopuler
- Pencipta Lagu Tagih Royalti ke Penyanyi, Armand Maulana: Padahal Dulunya Memohon Dinyanyikan
- Beda Timnas Indonesia dengan China di Mata Pemain Argentina: Mereka Tim yang Buruk
- Riko Simanjuntak Dikeroyok Pemain Persija, Bajunya Hampir Dibuka
- Simon Tahamata Kasih Peringatan Program Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Terancam Gagal
- Ketegaran Najwa Shihab Antar Kepergian Suami Tuai Sorotan: Netizen Sebut Belum Sadar seperti Mimpi
Pilihan
-
Cinta Tak Berbalas! Ciro Alves Ingin Bertahan, Tapi Persib Diam
-
Kronologis Anak Kepsek di Bekasi Pukul Siswa SMP Gegara Kritik Dana PIP
-
LG Mundur, Danantara Investasi di Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL
-
Profil Pembeli SPBU Shell di Seluruh Indonesia: Citadel dan Sefas
-
Bareskrim Nyatakan Ijazah SMA dan Kuliah Asli, Jokowi: Ya Memang Asli
Terkini
-
Bank Mandiri Raih Prestasi Global: The Best Trade Finance Bank in Indonesia dari The Asian Banker
-
Ada 23 Titik Pencemaran Lingkungan di Sungai Cirarab Tangerang, Menteri LH Tindak 5 Perusahaan
-
Rahasia DANA Kaget Terbongkar, Begini Cara Raih Ratusan Ribu Rupiah Tiap Bulan
-
Pabrik Peleburan Baja di Tangerang Disetop Menteri LH, Diduga Cemari Udara
-
KLH Segel Pabrik Tekstil di Cikupa Tangerang, Diduga Jadi Biang Kerok Pencemaran Lingkungan