SuaraJakarta.id - Ratusan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah membubarkan diri setelah ditemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
BEM SI menggelar aksi unjuk rasa memperingati tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Pantauan Suara.com, usai menyerahkan 12 tuntutannya langsung ke Moeldoko, massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.15 WIB.
Sebelumnya mereka memadati kawasan itu sejak pukul 11.20 WIB, setelah hujan reda.
Kekinian sekitar pukul 18.00 WIB, akses Jalan Merdeka Barat menuju Istana Negara sudah dapat dilalui pengendara, setelah sebelumnya ditutup dengan kawat berduri.
Koordinator Pusat BEM SI, Kharuddin di depan Moeldoko menyampaikan 12 tuntutannya. Salah satu tuntutannya meminta Firli Bahuri dipecat dar kursi Ketua KPK.
"Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK," kata Kharuddin.
Tak hanya itu mereka juga meminta Jokowi membatalkan pemecatan 58 pegawai KPK dan mengeluarkan Perppu.
"Batalkan TWK. Hadirkan Perppu atas UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi," tegas Kharuddin.
Baca Juga: Temui BEM SI Demo di Kawasan Patung Kuda, Moeldoko Ajak Dialog di Kantornya
Selain itu, massa aksi BEM SI juga menuntut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selanjutna, menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
Lalu, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
Mendapat sejumlah tuntutan, Moeldoko menyatakan akan mengajak mahasiswa bertemu Istana Negara untuk berdiskusi.
"Tadi ada 12 tuntutan, yang disampaikan. Yang ingin bangun komunikasi yang baik adalah nanti saya akan mengundang mereka untuk berdiskusi," kata Moeldoko.
Diketahui, Rabu 20 Oktober kemarin, tepat dua tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia, setelah resmi terpilih berdasarkan hasil Pemilu yang diselenggarakan pada 2019 lalu.
Berita Terkait
-
Ketua KPK Usul Pasal Gratifikasi Dihapuskan dari UU Korupsi, Begini Alasannya
-
Pecah Bintang! Ade Safri yang Jerat Eks Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Kini Jabat Dirtipideksus
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BEM SI Desak Prabowo Bentuk Tim Investigasi Makar dan Tolak Militerisme
Terpopuler
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen untuk Hilangkan Kerutan, Murah Meriah Mudah Ditemukan
- 6 Hybrid Sunscreen untuk Mengatasi Flek Hitam di Usia Matang 40 Tahun
- Patrick Kluivert Dipecat, 4 Pelatih Cocok Jadi Pengganti Jika Itu Terjadi
Pilihan
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Kamera Terbaik Oktober 2025
-
Keuangan Mees Hilgers Boncos Akibat Absen di FC Twente dan Timnas Indonesia
Terkini
-
Analisis Tajam! Pelatih Persebaya Bongkar Kekuatan Persija yang Terpuruk
-
7 Prompt Gemini AI, Ubah Foto Bersama Pasangan Jadi Lebih Romantis
-
Kata Menlu Soal Insiden Mikrofon Tangkap Obrolan Prabowo-Trump di KTT Gaza
-
Cegah Ijazah Palsu, IPB University Terapkan Ijazah Digital Mulai 2025
-
Bongkar Tudingan PSI, Nandang Sutisna Tegaskan TGUPP Anies Bukan Bagi-Bagi Jabatan, Ini Faktanya