SuaraJakarta.id - Tujuh orang keluarga korban meninggal kebakaran Lapas Tangerang mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (28/10/2021).
Mereka datang didampingi oleh Tim Advokasi Korban Kebakaran (TAKK) yang terdiri dari LBH Masyarakat (LBHM), LBH Jakarta, Imparsial, dan LPBH NU Tangerang.
Kedatangan mereka guna menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena adanya sejumlah persoalan terkait pemenuhan hak mereka pasca bencana maut itu.
Pengacara Publik LBH Masyarakat, Ma’ruf Bajammal mengatakan, berdasarkan aduan yang mereka terima ada sejumlah temuan yang didapati.
"Dari keterangan keluarga korban tersebut terdapat setidaknya tujuh temuan yang ditemukan dari proses penanggulangan pasca kebakaran Lapas Tangerang yang disampaikan kepada Komnas HAM," kata Ma’ruf kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
Dari ketujuh temuan itu di antaranya, ketidakjelasan proses identifikasi tubuh korban meninggal.
"Bahwa proses identifikasi tubuh korban tidak jelas dan transparan. Bahkan, sampai terakhir korban meninggal dimakamkan tidak ada informasi yang akurat yang menunjukkan atas dasar apa jenazah korban bisa benar-benar teridentifikasi," kata Ma’ruf.
Kemudian, pemberian uang Rp 30 juta oleh pemerintah dianggap tidak membantu keluarga korban.
"Pemerintah memberikan uang setidaknya sejumlah Rp 30 juta. Uang tersebut dikatakan sebagai bentuk 'uang tali kasih' dari pemerintah atas peristiwa kebakaran Lapas Tangerang. Alih-alih sebagai bentuk tali kasih atau bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan, uang tersebut hanya habis untuk kepentingan penghiburan atau pendoan terhadap korban meninggal," ungkap Ma’ruf.
Baca Juga: Mengecam Aksi "Smackdown" Polisi pada Demonstran, Komnas HAM: Harus Diusut!
Lalu mereka juga mempersoalkan, tidak ada pendampingan psikologis yang berkelanjutan kepada keluarga korban pasca penyerahan jenazah korban. Kata Ma’ruf keluarga korban menanggung duka yang sangat yang mendalam.
"Akan tetapi, pemerintah pasca penyerahan jenazah seolah lepas tangan dan tidak memberikan bantuan psikologis kepada keluarga korban yang setidaknya membutuhkan bantuan pengobatan dari trauma pasca kejadian kebakaran Lapas Tangerang," ujarnya.
Atas sejumlah temuan itu, mereka menyimpulkan adanya persoalan yang mendasar.
Pertama, ketidakterbukaan informasi pengidentifikasian jenazah korban meninggal. Kemudian ketidaklayakan pemulasaraan jenazah korban meninggal.
Lalu ketiga, adanya penyalahgunaan keadaan saat proses penyerahan jenazah korban yang berdampak pada dugaan pelanggaran HAM yang dialami keluarga korban. Keempat, ketiadaan pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan kepada keluarga korban.
Atas hal itu mereka menyampaikan tiga tuntutannya dan memohon kepada Komnas HAM, sebagai berikut:
Berita Terkait
-
Operasi Berujung Tulang Retak 5 Titik, Pasien Adukan Dugaan Malapraktik ke Komnas HAM
-
Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta
-
Komnas HAM Lihat CCTV UGM, Ada Gambaran Gempuran Gas Air Mata Masuk Kampus
-
Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP
-
Komnas HAM Tolak Bergabung dalam Pokja Penanganan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status