SuaraJakarta.id - Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, terungkap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana hibah sebesar Rp 486 juta kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP). Ketua Yayasan ini diketahui bernama KH Amidhan Shaberah, yang merupakan ayah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Berdasarkan dokumen data penerima dana hibah, Yayasan PKP akan menerima dana dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Tertulis dalam dokumen itu nama rekening "belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar".
Menanggapi hal ini, Riza Patria menjelaskan asal mula Yayasan PKL bisa mendapatkan dana sebesar Rp 486 juta pada tahun 2022.
Kata Riza, dana yang diterima itu akan dipakai untuk membiayai makan santri hingga kaum duafa pesantren yang ada di sana.
Baca Juga: Pemprov DKI Beri Dana Hibah Rp 900 juta ke Yayasan yang Dibina Anak Zulhas
"Dana hibah Rp 486 juta bukan untuk yayasan. Dana ini adalah biaya untuk makan siswa, santri," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Dia juga menjelaskan soal sejarah Yayasan ini. Awalnya, tempat tersebut didirikan oleh Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta, pada tahun 1976.
Ali disebutnya saat itu ingin mendirikan madrasah sebagai sarana pendidikan hingga pengetahuan agama Islam.
Selanjutnya, Yayasan PKP terus menerima dana hibah dari Pemprov DKI pada era Ali Sadikin, Fauzi Bowo, hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dana yang diterima digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan hingga penataan asrama madrasah atau pesantren di sana.
Untuk sekarang ini, dana hibah yang diterima kebanyakan dipakai untuk operasional harian bagi santri yang ada di pesantren tersebut. Bahkan, Riza menilai anggaran itu terbilang kecil untuk keperluan para santri.
Baca Juga: Hibah Uang untuk Bamus Betawi Diusulkan Distop, Pemprov akan Pelajari Dulu
"Ini sesuai dengan keinginan yayasan ingin menyiapkan pesantren bagi santri, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Dana itu sangat kecil. Cuma untuk makan. Satu kali makan Rp 10 ribu dikali tiga, jadi Rp 30 ribu, dikali 30 hari sebulan, dikali 6 bulan, dikalikan 90 orang jadi Rp 486 juta," ujarnya menambahkan.
Berita Terkait
-
Usut Aset Tersangka dan Mekanisme Dana Hibah, 8 Anggota DPRD Jatim hingga Staf Dewan Diperiksa KPK
-
Ultimatum Tersangka Kasus Dana Hibah, KPK Ancam Jemput Paksa Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad jika Mangkir Lagi
-
Numpang Kantor Orang, KPK Periksa 7 Bekas Anggota DPRD Jatim Kasus Korupsi Dana Hibah
-
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah, KPK Cecar Eks Ketua DPRD Jatim soal Pencairan Uang dan Penerimaannya
-
Korupsi Berjemaah Dana Hibah, KPK Periksa Sejumlah Legislator Jatim termasuk Wakil Ketua DPRD Probolinggo Jon Junaidi
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
Apakah Samsung S23 FE Memiliki Zoom 100x? Ini Dia Penjelasan Lengkap dengan Keunggulan Kamera yang Dimilikinya
-
HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
-
Mas Dhito Dukung Penyandang Tuna Netra Wujudkan Mimpi ke Perguruan Tinggi
-
Eks Pendukung Deny-Mudawamah Putar Haluan ke Dhito-Dewi
-
Perkuat Perda-Perkada, Pemkab Kediri Tingkatkan Kompetensi ASN lewat Diklat Legal Drafting