Anggota Komisi A DPRD DKI: Dana Hibah Harus Sesuai Aturan

Tim cyber army ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.

Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov senilai Rp 10,6 miliar.

"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" kata Luqman kepada wartawan.

Lawan Buzzer

Baca Juga: MUI Jakarta Mau Bikin Cyber Army Bela Anies, Wagub DKI: Tak Ada Arahan Khusus

Sementara itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terkait dengan dana hibah Rp 10 miliar.

"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar pesan singkatnya, di Jakarta, Sabtu.

Menurut Munahar, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.

"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.

Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai cyber army, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.

Baca Juga: MUI Jakarta Bikin Army Cyber untuk Bela Anies, PWNU DKI: Tak Boleh Dalam Agama

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya. [Antara]