Waspada Omicron, F-PDIP Minta Pemprov DKI Berikan Vaksin Booster ke Warga Tahun Depan

SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Hardiyanto Kenneth, meminta Pemprov DKI untuk mulai berikan vaksin booster kepada warga mulai tahun depan.

Hal ini untuk mengantisipasi ancaman munculnya varian baru COVID-19, Omicron, agar kekebalan komunal masyarakat lebih terjaga.

Kent mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta harus lebih waspada terhadap varian Omicron.

"Pemprov DKI harus lebih waspada dengan munculnya varian baru COVID-19, Omicron. Karena Jakarta sempat menjadi episentrum sebaran COVID-19 terbesar di Indonesia, ini yang perlu kita waspadai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Pemerintah Berikan Vaksinasi Dosis Ketiga Awal 2022, Ada yang Gratis dan Berbayar

Data menyebutkan, sudah ada 128 orang terinfeksi varian baru dari Afrika Selatan tersebut di sembilan negara. Sementara, kasus baru COVID-19 di Indonesia masih terjadi, terbukti pada 2 Desember 2021 bertambah 311 kasus dan dari jumlah itu 28 kasus di DKI Jakarta.

Kent juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta langsung bergerak cepat untuk memutus mata rantai penyebaran Omicron. Sehingga jangan sampai masuk ke wilayah Jakarta yang kemudian akan kembali merusak tatanan perekonomian warga.

"Saat ini kita tengah di kondisi transisi setelah melewati gelombang kedua COVID-19 dan berada di tengah-tengah merebaknya varian baru, sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya agar tidak kembali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tutur Kent.

Selain itu, Kent juga meminta masyarakat tetap waspada dan kembali mengetatkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan wabah tersebut.

Namun, katanya, tak perlu khawatir berlebihan karena saat ini pemerintah telah melakukan langkah preventif, termasuk menutup bandara untuk warga negara asing (WNA), khususnya dari negara, tempat Omicron terdeteksi.

Baca Juga: Antisipasi Sebaran Omicron, Pemkot Jogja Minta Kesadaran Warga dan Wisatawan Soal Prokes

Namun, Kent meminta kepada pemerintah agar tegas dalam melakukan pemantauan masuknya WNA ke Indonesia, hingga menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.