SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Hardiyanto Kenneth, meminta Pemprov DKI untuk mulai berikan vaksin booster kepada warga mulai tahun depan.
Hal ini untuk mengantisipasi ancaman munculnya varian baru COVID-19, Omicron, agar kekebalan komunal masyarakat lebih terjaga.
Kent mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta harus lebih waspada terhadap varian Omicron.
"Pemprov DKI harus lebih waspada dengan munculnya varian baru COVID-19, Omicron. Karena Jakarta sempat menjadi episentrum sebaran COVID-19 terbesar di Indonesia, ini yang perlu kita waspadai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).
Baca Juga: Pemerintah Berikan Vaksinasi Dosis Ketiga Awal 2022, Ada yang Gratis dan Berbayar
Data menyebutkan, sudah ada 128 orang terinfeksi varian baru dari Afrika Selatan tersebut di sembilan negara. Sementara, kasus baru COVID-19 di Indonesia masih terjadi, terbukti pada 2 Desember 2021 bertambah 311 kasus dan dari jumlah itu 28 kasus di DKI Jakarta.
Kent juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta langsung bergerak cepat untuk memutus mata rantai penyebaran Omicron. Sehingga jangan sampai masuk ke wilayah Jakarta yang kemudian akan kembali merusak tatanan perekonomian warga.
"Saat ini kita tengah di kondisi transisi setelah melewati gelombang kedua COVID-19 dan berada di tengah-tengah merebaknya varian baru, sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya agar tidak kembali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tutur Kent.
Selain itu, Kent juga meminta masyarakat tetap waspada dan kembali mengetatkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan wabah tersebut.
Namun, katanya, tak perlu khawatir berlebihan karena saat ini pemerintah telah melakukan langkah preventif, termasuk menutup bandara untuk warga negara asing (WNA), khususnya dari negara, tempat Omicron terdeteksi.
Baca Juga: Antisipasi Sebaran Omicron, Pemkot Jogja Minta Kesadaran Warga dan Wisatawan Soal Prokes
Namun, Kent meminta kepada pemerintah agar tegas dalam melakukan pemantauan masuknya WNA ke Indonesia, hingga menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Saat ini, pemerintah telah melarang masuknya WNA dari negara varian itu terdeteksi ke Indonesia. Namun, saya berharap pemerintah lebih tegas untuk melakukan pemantauan WNA di Bandara Soetta, jangan sampai kecolongan dan adanya pembiaran seperti yang lalu," tutur Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas) IKAL PPRA Angkatan LXII itu.
Menurut Kent, vaksin dan penerapan protokol kesehatan ketat menjadi kunci dalam mencegah penularan tiap ada varian baru COVID-19 dan menyakini jika keduanya sebagai cara efektif untuk mencegah infeksi varian Omicron.
"Jika kita ambil contoh negara-negara tetangga yang berhasil keluar dari ancaman pandemi, karena melakukan pembatasan ketat dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.
Libur Natal
Selain itu, Kent juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya di DKI Jakarta agar menahan diri sejenak jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 karena kerap kali akibat lonjakan mobilitas pada periode tersebut, berdampak pada kenaikan kasus COVID-19.
"Belajar dari pengalaman tahun lalu, lonjakan mobilitas pada periode Natal-Tahun Baru berdampak pada kenaikan kasus, yang menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi mundur ke belakang," katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, agar semuanya bisa menahan diri untuk tidak melakukan tamasya atau liburan keluar kota atau luar negeri agar kasus COVID-19 di Jakarta tidak kembali melonjak, sekaligus antisipasi varian Omicron.
Kent juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tegas dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 jelang liburan Natal dan Tahun Baru 2022 dan jangan sampai teledor hingga akhirnya kebobolan.
Berita Terkait
-
Sudah Ditemui Prabowo, Mardani PKS Puji Sikap Megawati dan PDIP Tetap Pilih di Luar Pemerintahan
-
Prabowo dan Megawati Sudah Bertemu, PDIP Bakal Gabung KIM? Zulhas: Kita Ikut Pemimpin Aja
-
Pengacara Sebut Kasus Hasto PDIP Bikin Investor Kabur dari Indonesia, Mengapa?
-
Ungkap Demo Bayaran Desak Hasto Segera Divonis, Pengacara Sebut Pesanan Mantan Penguasa: Jokowi?
-
Pasrah Eksepsi Ditolak Hakim, Hasto PDIP: Membiarkan Ketidakadilan Berarti Membunuh Masa Depan
Tag
Terpopuler
- Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
- Agama Titiek Puspa: Dulu, Sekarang, dan Perjalanan Spiritualnya
- Lisa Mariana Ngemis Tes DNA, Denise Chariesta Sebut Tak Ada Otak dan Harga Diri
- 6 Perangkat Xiaomi Siap Cicipi HyperOS 2.2, Bawa Fitur Kamera Baru dan AI Cerdas
- Kang Dedi Mulyadi Liburkan PKL di Bandung Sebulan dengan Bayaran Berlipat
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
Terkini
-
Blok M Jadi Ibu Kota ASEAN? Gubernur Renovasi Besar-Besaran Taman Ini
-
Polisi Jaga Ketat Laga Persija vs Persebaya di SUGBK: Penonton Dilarang Bawa Petasan hingga Miras
-
Banyak Kejanggalan, Keluarga Mahasiswa UKI yang Tewas Dikeroyok Minta Polda Metro Jaya Turun Tangan
-
Kebocoran Dana Bank DKI, Politisi PSI Desak BPK dan OJK Turun Tangan Lakukan Audit
-
Gubernur Pramono Singgung Performa Inkonsisten Rizky Ridho di Persija: Di Timnas Mainnya Bagus