SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membuat kajian yang matang dalam pembuatan sumur resapan. Hasilnya, banyak lubang drainase vertikal itu akhirnya malah membawa masalah bagi masyarakat.
Kenneth mengaku sudah meninjau beberapa lokasi sumur resapan di Jakarta. Sejumlah sumur dikeluhkan warga karena dipasang di jalan dan tidak dirapikan kembali.
"Masyarakat sekitar menyampaikan kepada saya pada saat di lokasi, bahwa proyek tersebut sangat membahayakan pengendara dan sudah banyak yang menjadi korban kecelakaan," ujar Kenneth kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).
Seharusnya, kata Kenneth, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta membuat kajian pemetaan lokasi yang layak dibuat sumur resapan. Selanjutnya, diserahkan kepada kontraktor dan lakukan sosialisasi.
"Saya menilai program Sumur Resapan ini tidak mempunyai perencanaan yang matang," jelasnya.
Menurutnya, kontraktor tidak seharusnya dibebankan kajian pemetaan karena hanya berperan sebagai eksekutor proyek.
Tim kajian dari Dinas SDA, lanjut Kenneth, harus turun ke bawah mendata untuk menentukan titik mana saja yang cocok untuk di pasang sumur resapan.
"Harus ditentukan dari awal, karena Dinas lah yang mempunyai kemampuan dan yang harus mengambil peranan tersebut, seharusnya bukan malah pihak penyedia atau kontraktor yang disuruh menentukan titik pengerjaannya," pungkas politisi PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: 5 Fakta Mobil Ketua PSI Terperosok ke Sumur Resapan, Desak Anies Baswedan Minta Maaf
Berita Terkait
-
Reses di Kamal Muara, Anggota DPRD DKI Tampung Aspirasi Pembangunan Wilayah
-
Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi
-
Bus Sekolah Jakarta Diusulkan Lebih Aman dan Menjangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anggaran 5 Abad Jakarta Capai Rp400 Miliar, DPRD DKI Usul Dialihkan untuk Bayar BPJS PBI
-
DPRD DKI Tanggapi Rencana Kenaikan Tarif Masuk: Ragunan harus Lebih Inklusif dan Modern
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status