Tak Kunjung Dibangun, Proyek ITF Sunter Diperkirakan Baru Dapat Investor November 2022

SuaraJakarta.id - Pemprov DKI Jakarta belum juga membangun fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. Alasannya, sampai saat ini belum ada investor masuk untuk memulai proyek itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mememperikirakan investor baru akan masuk pada November 2022 mendatang. Artinya, BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang diberi tanggung jawab untuk membangun ITF Sunter baru akan mendapat mitra saat itu.

"Kita harapkan, kalau bisa di akhir bulan September dan di awal bulan November sudah ada mitra baru dari PT Jakpro untuk membangun ITF Sunter," ujar Asep kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Terkait kapan ITF Sunter kapan dibangun, Asep menyebut pihaknya belum memasang target. Saat ini, fokusnya masih mencari investor setelah PT Fortum hengkang dari proyek ini.

Baca Juga: Bos Cyrus Berani Taruhan Alphard Sebut Anies Sulit Nyapres, Mardani PKS: Pilpres 2024 Dinamis, Tak Usah Taruhan!

"Kalau pembangunan, mudah-mudahan sudah ada komitmennya saja dulu dari calon mitra di Sunter," pungkasnya.

DPRD Minta ITF Dibangun Pakai APBD

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Hal ini disarankan agar Pemprov segera mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik itu.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah dalam rapat kerja Komisi D, Senin (23/5/2022). Ida mengatakan APBD bisa saja dialokasikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola ITF Sunter lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Namun, Pemprov harus melakukan pengajuan agar nanti dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Baca Juga: Anies Baswedan Ubah 22 Nama Jalan, Ini Deretan Faktanya!

"Kalau berbicara keinginan kawan-kawan saya di Komisi, ya sudah coba saja ITF Sunter pakai APBD, di perubahan (APBD Perubahan) untuk mengajukan. Tetap, yang mengelola Jakpro, biar jalan," ujar Ida.