Penyintas Pelecehan Apresiasi Kebijakan Pisahkan Penumpang Pria-Wanita di Angkot, Tapi Edukasi ke Sopir Lebih Penting

SuaraJakarta.id - Karyawati yang menjadi korban pelecehan seksual di angkutan kota (Angkot) AF mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bakal memisahkan tempat duduk penumpang pria dan wanita. Melalui kebijakan tersebut, diharapkannya dapat mencegah keberulangan pelecehan seksual di transportasi umum.

Namun kata AF, kebijakan itu akan lebih baik dengan memberikan edukasi pencegahan pelecehan seksual kepada para sopir. Hal itu dikatakannya mengingat saat dirinya dilecehkan pelaku di dalam angkot yang sedang berjalan, tak ada satupun yang menolongnya. AF pada saat itu juga sudah berteriak dan menangis sambil memaki-maki pelaku.

"Balik lagi ke si sopir sih, agak dikasih sosialisasi mengenai ini (edukasi antisipasi pelecehan seksual)," kata AF saat dihubungi Suara.com, Rabu (13/7/2022).

Dikatakannya sebelum angkot berjalan, sopir dapat memberikan imbauan kepada penumpang untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sopan atau berteriak saat hal buruk terjadi.

"Jadi sebelum mobil diberangkatkan, bila ada penumpang si sopir beri imbauan. Bila ada hal buruk mohon segera teriak dan panggil saya sebagai supir untuk memberhentikan penumpang," katanya.

Menurutnya pelaku yang melecehkannya seharusnya dapat segera ditindak, jika sopir peduli terhap keamanan penumpang.

"Karena kebanyakan sopir terlalu cuek, padahal peran penting angkutan umum ya di sopir," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan pekan ini setelah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) operasional angkot dengan sejumlah pihak terkait.

"Jadi kami dalam minggu ini akan mengeluarkan petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan minimum untuk layanan angkutan kota sehingga untuk angkot di Jakarta tentu layanannya adalah tempat duduknya ada dua baris, yang di sisi kiri dan sisi kanan," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2022) lalu.

Baca Juga: Wacana Pemisahan Bangku Pria dan Perempuan di Angkot Disambut Baik Warga, Tapi Jangan Ganggu Pendapatan Sopir

Kebijakan Pemprov tersebut dilatarbelakangi maraknya pelecehan seksual di transportasi umum. Salah satunya seperti yang dialami AF. Ia menjadi korban pelecehan seksual pada Senin (4/7/2022) lalu, saat berangkat ke kantornya yang berada di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Mau berangkat kerja, karena saya domisili di Citayam. Jadi naik kereta jurusan Jakarta kota turun di (stasiun) Tebet," kata AF saat dihubungi Suara.com, Kamis (7/7/2022).

Dari Stasiun Tebet, AF menaiki angkot nomor 44 yang mengarah ke Kuningan. Saat berada di dalam angkutan umum tersebut, ada empat penumpang termasuk pelaku dan AF. Pelaku duduk di pojok kanan bersampingan dengan korban. Pada saat itu, AF merasa ada yang meraba bagian dadanya. Namun AF masih berusaha berpikir positif, karena saat itu baik pelaku dan dirinya menaruh tas di bagian depan.

"Tidak mau menduga hal buruk, khawatir yg saya rasakan hanya gesekan antara tas," kata AF.

Namun, AF merasa ada yang janggal dan kemudian memastikannya. AF kaget ternyata awalnya dia pikir hanya gesekan tas, ternyata tangan pelaku.

"Make sure dengan melihat ke arah kanan dan mencoba menepis ternyata benar ada tangan. Dari situ saya langsung refleks pindah bangku dan inisiatif ambil HP untuk merekam wajah pelaku," kata AF.

Namun yang disayangkan AF, pada saat kejadian itu tidak ada yang menolong atau membantunya. Bahkan pada saat AF masih bersampingan dengan pelaku, dirinya sudah berteriak.

"Pas merekam saya nangis. Namun tidak ada satupun orang yang membantu beliau, sekalipun supir angkot," ungkap AF.

AF bahkan sempat memukul pelaku dan berteriak, namu orang-orang yang ada di sekitarnya tak ada satupun yang membantunya. Pada saat AF pun turun dari angkot, tidak juga orang yang menanyakan dirinya. AF pun mengaku trauma dengan peristiwa yang dialaminya. Kasus ini pun sudah dia laporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, Laporan Polisi: LP/1586/VII/2022/RJS.