SuaraJakarta.id - Anggota fraksi PDIP Rasyidi geram melihat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (3/8/2022) hanya dihadiri sedikit orang. Kebanyakan Legislator Kebon Sirih ini datang rapat secara daring atau online lewat aplikasi zoom meeting.
Rasyidi pun khawatir rapat via zoom hanya menjadi dalih bagi para anggota dewan untuk tak datang paripurna.
"Jangan sampai zoom itu dijadikan suatu pemanfaatan oleh anggota DPRD DKI Jakarta tidak menghadiri rapat paripurna ini," ujar Raysidi di gedung DPRD DKI, Rabu (3/8/2022).
Dengan adanya fasilitas rapat online, anggota dewan bisa dengan mudah dianggap hadir dalam daftar absensi kehadiran rapat. Setelah masuk aplikasi, mereka hanya tinggal melakukan kegiatan lain tanpa memerhatikan isi rapat.
"Sehingga mereka setelah diklik yasudah namanya ada sudah aselesai karena dianggap mereka sudah ada," ucapnya.
Pantauan suara.com pada rapat paripurna ini, jumlah anggota yang hadir secara langsung tampak sedikit. Berdasarkan data absensi, hanya 15 anggota yang datang langsung ketika rapat berlangsung sampai pukul 12.00 WIB.
Mayoritas legislator Kebon Sirih ini hadir melalui aplikasi zoom meeting yang disediakan oleh Setwan DPRD DKI.
Kebijakan rapat hybrid atau gabungan online dengan datang langsung ini sudah berlangsung selama masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mencegah penularan virus di ruangan terjadi pada para anggota dewan.
Menurut Rasyidi, dengan Jakarta yang saat ini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 1, seharusnya tidak ada lagi anggota yang hadir rapat via zoom. Apalagi sudah banyak kegiatan yang memang dihadiri 100 persen kapasitas.
Baca Juga: Protes DPRD DKI Masih Gelar Rapat Daring, Rasyidi PDIP: Cucu Saya Saja Sekolah PTM 100 Persen
Bahkan ia mencontohkan cucunya yang bersekolah juga sudah menjalankan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM 100 persen.
"Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan agar kebijakan menggunakan zoom di DRPD DKI Jakarta ini seyogyanya sudah ditarik karena cucu saya TK, ada kelas 4 ada kelas 6 (SD) semua mereka masuk sekolah dan menggunakan masker tidak menggunakan zoom," tuturnya.
Tak hanya sekolah, kegiatan resepsi pernikahan pun juga disebutnya sudah dihadiri banyak orang. Ia mencontohkan pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan dengan Ali Saleh Alhuraebi pada pekan lalu yang dihadiri banyak orang.
Acara ini dilangsungkan selama tiga hari dari 29 sampai 31 Juli di Candi Bentar, Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara. Pejabat nasional dan daerah sampai masyarakat yang diundang menghadiri langsung acara ini.
"Kemarin kita waktu di rumah pak Gubernur itu pesta ramainya bukan main tidak ada masalah," tuturnya.
Dengan demikian, ia pun meminta kepada Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD DKI Firmansyah untuk mengkaji ulang kebijakan rapat hybrid ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Usai Heboh, Pelindo Jasa Maritim Copot Silfester Matutina dari Komisaris Usai 5 Hari Menjabat
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Pestapora 2026 Hadirkan Ragam Keseruan, Ada Promo dan Hadiah dari BRI
-
Transaksi Rp270 Juta, BRI Tawarkan Ekstra 27.000 GarudaMiles
-
Jelajah IDW 2026 Sambil Bikin Konten, Pengunjung Berpeluang Bawa Pulang Hadiah
-
BRI Private Bawa Pengalaman Kesehatan Premium Lewat Layanan Medical Check Up
-
Mengabadikan Indonesia Lewat Lensa, BRI inFrame 2026 Angkat Cerita Ekonomi Kerakyatan