SuaraJakarta.id - Subdit III Sumber Daya dan Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap sindikat pelaku suntik gas subsidi menjadi nonsubsidi di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Sejumlah 16 tersangka ditangkap dalam kasus tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebut, pengungkapan kasus ini berdasar sembilan laporan dari masyarakat sejak Juli hingga Agustus 2022. Sejumlah 16 tersangka masing-masing berinisial ISW, PR, ZA, AS, TAJ, STA, IZR, ERT, ADT, APD, KHR, AA, JL, JL, DD, dan HL.
"Mereka ini terdiri dari pemilik maupun dalam istilah tindak pidana penyuntik atau dokter serta karyawan dalam tindak pidana ini," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Selain menangkap tersangka, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa; 127 tabung gas 12 kilogram isi, 140 tabung gas 12 kilogram kosong, 776 tabung gas 3 kilogram isi, 752 tabung gas 3 kilogram kosong, 29 selang tegulator, 36 alat auntik atau pipa besi, 3 timbangan, 1 gunting, satu obeng, dua sarung, 46 kantong plastik segel tabung gas LPG, 2 bungkus karet seal, dan 7 mobil bak terbuka.
Baca Juga: Polisi Ungkap Sindikat Penyelundupan Tabung Gas Subsidi Ratusan Kilogram di Konawe
"Mereka menggunakan pipa regulator yang telah dimodifikasi serta dengan menggunakan es batu agar isi dari tabung gas LPG 3 kilogram tersebut dapat berpindah ke tabung LPG kosong ukuran 12 kilogram non subsidi," kata Zulpan.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Zulpan, para 'dokter' yang menyuntikan gas mendapat upah berkisar Rp15 ribu sampai Rp20 ribu.
Keuntungan yang didapat pemilik dari satu tabung gas 12 kilogram hasil suntikan mencapai Rp90 ribu per tabung.
"Mereka mendapatkan keuntungan Rp90 ribu per tabung. Untuk biaya dokter pertabung ini antara Rp10 ribu sampai Rp20 ribu atau rata-rata Rp15 ribu pertabung. Jadi pemilik memiliki selisih keuntungan sebesar Rp75 ribu per tabung gas elpiji untuk ukuran 12 kilogram," ungkapnya.
Atas perbuatannya para tersangka kekinian telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat Pasal Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 32 Ayat 2 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
Baca Juga: Modus Pura-Pura Kehabisan Bensin, Maling Gondol 12 Gas Melon
Berita Terkait
-
Ambulans Kena Tilang Elektronik, Polda Metro Jaya: Evaluasi!
-
Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan GBK: Ada Konser Taeyeon SNSD dan Laga Persija vs Persebaya
-
Prabowo-Gibran Salat Ied Bareng di Masjid Istiqlal, Polda Metro Jaya Kerahkan 710 Personel
-
2.500 Personel Gabungan Siaga Malam Lebaran, Jakarta Larang Konvoi Takbiran dan Petasan
-
Perusahaan Travel Dipolisikan Kasus Penipuan Modus Kode Booking Palsu, Korban Rugi Miliaran Rupiah
Terpopuler
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- Innalillahi Selamat Tinggal Selamanya Djadjang Nurdjaman Sampaikan Kabar Duka dari Persib
- Jabat Tangan Erick Thohir dengan Bos Baru Shin Tae-yong, Ada Apa?
- 8 HP Samsung Siap Kantongi One UI 7 Berbasis Android 15, Langsung Update Bulan Ini!
Pilihan
-
Tim Piala Dunia U-17 2025: Usia Pemain Zambia Diragukan Warganet: Ini Mah U-37
-
Meski Berada di Balik Jeruji, Agus Difabel Nikahi Gadis Dengan Prosesi Perkawinan Keris
-
7 Rekomendasi HP Murah RAM 12 GB terbaik April 2025, Performa Handal
-
Massa Dikabarkan Geruduk Rumah Jokowi Soal Ijazah Palsu, Hercules: Itu Asli, Jangan Cari Masalah!
-
Koster Minta Dinas Pertanian Bali Belajar ke Israel : Jangan Gitu-Gitu Aja, Nggak Akan Maju
Terkini
-
Jakarta Bakal Dipenuhi CCTV! Rano Karno: Anggaran Rp380 Miliar Siap Digelontorkan
-
Gubernur Pramono Anung Ingin Rebranding Bank DKI: Bisa Jadi Bank Betawi
-
Semanggi Tak Bercahaya Lagi, Pramono Geram Lampu Dicuri
-
Siap-siap Daftar! Pemprov DKI Buka Rekrutmen 1.652 PPSU, Ini Syaratnya
-
Acara Gowes Bareng Pramono Bakal Lintasi JLNT, Komunitas Pesepeda dan Pejalan Kaki Menolak