Massa Buruh Demo di Depan Kantor Anies, Tolak Harga BBM Naik dan Minta Adanya Kenaikan UMP DKI

SuaraJakarta.id - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022) hari ini.

Unjuk rasa tersebut berkaitan dengan kenaikan harga BBM dan menuntut adanya kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.

Pantauan di lokasi, massa aksi sempat memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan dan melakukan orasi. Imbasnya, polisi turut melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di depan kantor Gubernur Anies Baswedan itu.

Memasuki pukul 13.30 WIB, hujan mengguyur kawasan Balai Kota. Meski demikian massa aksi terus melakukan unjuk rasa dan tetap bertahan di lokasi.

Baca Juga: Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM, Massa Copot Nama Gedung DPRD Banyuwangi, Diganti Tulisan 'Mosi Tidak Percaya'

"Kawan-kawan, semoga air hujan ini menjadi doa bagi perjuangan buruh hari ini," kata orator melalui pengeras suara dari mobil komando.

Dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso menyebut, aksi unjuk rasa itu adalah agenda lanjutan dari aksi sebelumnya. Sejumlah tuntutan juga dibawa oleh massa aksi.

Tuntutan pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua,soal upah buruh yang tidak naik dalam 3 tahun terakhir.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, dan kami menuntut kenaikan Upah Minimun tahun 2023 sebesar 10-13%," kata dia dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta Anies Baswedan dan DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung tiga tuntutan tersebut. Selain itu, Anies juga diminta membuat surat Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat maupun DPR RI.

Baca Juga: Terpopuler: Heboh Isu Rumah Tangga Syahrini Goyang, Demo Tolak BBM di Istana Bogor Ricuh

"Kami buruh DKI Jakarta menegaskan, jika tuntutan kami tidak didengar dan tidak didukung, maka kami akan merencanakan aksi Nasional didepan Istana Negara pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan melibatkan Buruh se DKI, Jawa Barat dan Banten."