Ditandatangani 16 Ribu Warga, Petisi Desakan Agar Pemerintah Usut Serangan Digital pada Redaksi Narasi Diserahkan ke KSP

SuaraJakarta.id - LBH Pers dan SAFEnet menyerahkan petisi online yang telah ditandangani lebih dari 16 ribu warga ke Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (10/10/2022). Dalam petisi itu mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera menuntaskan serangan digital terhadap situs dan 37 kru serta eks-redaksi Narasi.

Petisi itu sendiri diterima oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito mengatakan Deputi V KSP yang menangani isu hak asasi manusia (HAM), harus terlibat mengawal pengusutan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Mengingat jurnalis juga masuk kategori pejuang HAM yang wajib mendapatkan perlindungan.

“Kami meminta KSP mengawal kasus Narasi yang sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, termasuk serangan digital yang pernah menimpa Tempo dan Tirto," kata Sasmito, dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Senin (10/10/2022).

Pengungkapan kasus juga, Sasmito melanjutkan, harus dilakukan sevara transparan dan imparsial. Pelaku penyerangan digital, harus dilakukan secara terang-benderang hingga ketahap persidangan. Tanpa penyelesaian yang tuntas, ia berpendapat, kejadian serupa bakal terulang kembali.

Kemudian, Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan serangan digital terhadap awak Narasi jangan hanya dipandang semata satu kasus saja. Tapi serangkaian serangan yang saling terkait pada jurnalis dan media di Indonesia.

"Dalam catatan SAFEnet, serangan digital ke jurnalis semakin lama semakin mengkhawatirkan, di tahun 2020 ada 26 serangan dan tahun 2021 ada 25 serangan. Lalu di 2022, serangan ke Narasi merupakan jumlah yang paling besar yang tercatat di Indonesia," ungkapnya.

"Selama ini para pelaku tidak terungkap dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini momentum yang harus digunakan untuk menguak siapa sesungguhnya pelaku serangan digital ini agar terang benderang," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani berjanji akan mengkoordinasikan kementerian terkait untuk membuat sistem pencegahan agar serangan digital terhadap jurnalis dan media tidak berulang, terlebih menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga: Najwa Shihab Bakal Lapor Polisi Soal 31 Awak Media Narasi Diretas, Nikita Mirzani: Ngejilat Ludah Sendiri

Namun dia meminta agar draf mekanisme pencegahan diusulkan oleh organisasi masyarakat sipil.

"KSP akan mengawal hingga menjadi kebijakan di tingkat kementerian atau lembaga terkait," ujarnya.

Jaleswari juga berharap, pengusutan serangan digital terhadap Narasi dapat mengungkap siapa pelakunya, agar pemerintah tak dianggap melakukan pembiaran.

Ia juga meminta Tim Advokasi memberikan bukti pelaporan agar KSP dapat mengawal kasus yang kini ditangani oleh Mabes Polri.

Sebelumnya AJI Indonesia merilis petisi online pada Rabu (28/9/2022) lalu, usai rangkaian serangan digital yang menargetkan media Narasi.

Serangan digital itu berupa peretasan aset-aset digital yang menimpa 37 kru dan eks-redaksi serta website Narasi. AJI mencatat kasus tersebut merupakan serangan digital terbesar yang menimpa media di Indonesia. Tim legal Narasi kemudian melaporkan serangan ini ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (30/9/2022).