Beri Catatan Lima Tahun Kepemimpinan Anies, Fraksi PDIP: Program Tidak Jelas, Gubernur 0 Persen!

SuaraJakarta.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan catatan kepada Anies Baswedan selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masa jabatan Anies sebagai orang nomor satu di Ibu Kota bakal berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Merujuk pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sampai 2022, disebutkan banyak janji dan program Anies yang tidak jelas. Bahkan, kinerjanya buruk.

"Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Gembong pun melabeli sosok Anies sebagai gubernur 0 persen. Sebab, kinerja Anies dinilai cuma kata-kata dan rencana saja.

Baca Juga: Terungkap Alasan PSI Nekat Deklarasikan Ganjar Meski Tak Punya Kursi di Parlemen

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong.

Gembong pun mencontohkan kinerja yang sangat buruk Anies selama lima tahun memimpin Ibu Kota. Misalnya, normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan LRT melalui BUMD PT Jakpro, dan pembangunan LRT KPDBU.

Kemudian, ambil alih air bersih dari swasta, pembangunan ITF dalam kota, pemipaan air bersih SPAM Jatilihur, membangun Science Park, electronic Road Pricing (ERP), fasilitas Park & Ride, hingga rumah DP 0 rupiah.

"Selain itu, jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," beber Gembong.

Gembong juga mengurai berbagai kemunduran di era kepemimpinan Anies. Misalnya, menutup akses ke website anggaran atau ebudgeting, video rapat tidak diupload ke Youtube menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.

Baca Juga: Yang Dikenang Pegawai Balai Kota dari Anies: Suka Pamit Pulang hingga Menegur Lewat Ajudan Perkara Isi Tumblr

Selanjutnya, menghambat akses informasi kepada wartawan, melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi Rp 152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, dan melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.