SuaraJakarta.id - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat bicara soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI tahun 2022 yang baru terserap setengah. Menurut dia, penyebabnya adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur Anies Baswedan.
Gembong mengatakan pada tahun 2023, banyak program yang tidak disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebanyakan justru dibuat oleh TGUPP Anies saat itu.
"Program yang didaratkan di dinas A sebetulnya inisiatornya bukan kepala dinasnya, tapi mungkin inisiatornya muncul dari TGUPP," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).
Karena tak dibuat oleh Kepala SKPD, maka eksekusinya jadi lamban. Hal ini akhirnya membuat APBD juga ikut sulit terserap.
"Sehingga dalam eksekusi mereka jadi setengah-setengah, karena itu maka yang terjadi penyerapannya akan rendah," jelasnya.
Selama Anies menjabat, Gembong juga menyebut TGUPP kerap melakukan intervensi terhadap kinerja SKPD DKI. Hal ini membuat Kepala Dinas merasa tertekan dan sulit mengambil keputusan.
"Seorang kepala dinas kan akan merencanakan membuat program, kemudian menganggarkan suatu program kegiatan," tuturnya.
"Tetapi kalau perencanaan program bukan muncul dari dia, ujungnya saat eksekusi kan jadi ragu, itu yang menghambat penyerapan," tambahnya.
Karena itu, ia mendukung Heru yang tak membentuk TGUPP seperti Anies. Diharapkan dengan tak adanya TGUPP maka program prioritas bisa dikerjakan dengan baik.
Baca Juga: Begini Ide Ridwan Kamil untuk Kampanye yang bikin Ibu-Ibu Nyoblos Anies Baswedan
"Ini harus dilakukan percepatan dan eksekusi, karena kemarin ada banyak campur tangan TGUPP, namun SKPD tidak berani ngomong. Ini persoalannya, sehingga menghambat proses penyerapan sangat signifikan," kataGembong.
Diberitakan sebelumnya, serapan anggaran DKI Jakarta masih jauh dari 100 persen. Hingga dua bulan jelang berakhirnya masa tahun anggaran pada Senin (31/10) ini, APBD DKI tahun 2022 baru terserap 55,91 persen.
Hal ini diketahui dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, publik.bappeda.net. Berdasarkan laman itu, diketahui realisasi belanja daerah sebesar Rp42,35 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp75,75 triliun.
Diketahui, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Dalam APBD tahun ini, Pemprov DKI alokasikan belanja operasi sebesar Rp61,06 triliun. Namun, yang terealisasi sudah sebanyak Rp38,40 triliun atau sebesar 62,89 persen anggaran yang diserap.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
NHM Teguhkan Komitmen Good Mining Practices melalui Binwas Terpadu ESDM
-
BRIvolution Reignite Percepat Transformasi dan Perkokoh Kontribusi Danantara untuk Ekonomi Nasional
-
Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan, Coffee Tower Selection Hadir di Manhattan Hotel Jakarta
-
Nikmati Weekday Brunch All You Can Eat Mulai Rp150.000 dengan City View di Manhattan Hotel Jakarta
-
KPP Apresiasi BRI, Jadi Bank Terbaik Penyalur KUR Perumahan