PDIP Yakin Heru Budi juga Punya Tim Pembantu, Tapi Bukan TGUPP Seperti Anies yang Boros APBD

SuaraJakarta.id - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meyakini Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono juga memiliki tim untuk membantunya dalam bekerja. Namun, hal ini disebutnya berbeda dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan era Anies Baswedan.

Gembong mengatakan, tim kecil ini berada di luar jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Isinya bisa dari Sekretariat Presiden atau profesional.

"Timnya beliau pasti punya. Tapi tim kecil yaang beliau percaya betul, bukan tim yang sangat gemuk (TGUPP Anies)," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).

Menurut Gembong, TGUPP Anies saat itu terlalu gemuk karena jumlahnya yang mencapai 74 orang. Banyaknya anggota ini disebut Gembong malah akan menyulitkan kinerja Pemprov DKI.

Baca Juga: Akademisi Unsoed: Jokowi Bakal Jadi Pendulum Politik di Pilpres 2024

"Tim itu makin gemuk makin berat, ruang geraknya makin berat. Karena makin berat eksekusinya makin lamban. Kalau tim kecil kan relatif lebih lincah, cepat mengambil keputusan, cepat mengeksekusi," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga menyebut tim kecil bentukan Heru ini jauh lebih menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Beda dengan Anies yang gaji TGUPP miliknya dibebankan pada APBD lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Sehingga saya punya keyakinan bahwa beliau akan sangat lincah dan tidak membebani APBD Jakarta, paling utama di situ," pungkasnya.

Nasib TGUPP Anies di Ujung Tanduk

Nasib TGUPP menjadi pertanyaan setelah Anies Baswedan lengser dari jabatannya. Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bahkan memberikan sinyal tak mau membentuk TGUPP.

Baca Juga: Dear Puan, Anies dan Prabowo! Akademisi Sebut Ganjar-RK Lebih Berpotensi Dulang Suara Milenial dan Generasi Z

Menurut Heru, sebenarnya membentuk TGUPP seperti yang dilakukan Anies memiliki tujuan yang bagus. Namun, menurutnya lebih baik saat ini memanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.