Pemprov DKI Kalah Banding UMP 2022, Dasar Penetapan UMP Jakarta 2023 Pakai Putusan PTTUN?

SuaraJakarta.id - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menolak banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta atas putusan PTUN terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Putusan PTTUN menguatkan putusan tingkat pertama di PTUN soal UMP Jakarta 2022 sebesar Rp 4,5 juta.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," tulis putusan majelis hakim PTTUN DKI melalui SIPP PTUN Jakarta, Rabu (16/11/2022) lalu.

Terkait ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai putusan PTTUN tentang kalahnya banding Pemprov DKI, memberikan kepastian soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

"Sekarang sudah jelas bahwa dasar untuk UMP 2023 adalah berdasarkan putusan PTTUN itu," kata Wakil Ketua Apindo DKI Nurjaman di Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Baca Juga: 4 RT di Jakbar Terendam Banjir Buntut Hujan Deras yang Mengguyur Wilayah Jakarta

Pihaknya memandang positif dan memiliki optimisme setelah majelis hakim PTTUN menguatkan putusan persidangan tingkat pertama di PTUN DKI.

"Kami menyikapi ini adalah positif, kami optimis, jangan pesimis," imbuhnya.

Untuk itu, Apindo DKI bersama tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja telah mulai melakukan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (15/11/2022).

Rencananya, Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan dilanjutkan pada minggu depan yang membahas besaran UMP 2023.

Untuk menentukan nilai UMP 2023, lanjut dia, pihaknya akan menentukannya melalui prinsip dan acuan yakni peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang memberikan kepastian menghitung UMP.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Gibran Maju ke Pilkada Jakarta: yang Pasti Golkar Dukung karena Dia Punya Modal Sosial Besar

"Angkanya tinggal dihitung. Nah kemarin, kami belum sampai ke nilai karena kami masih melihat-lihat dulu," ucapnya.