Atasi Macet Jakarta, Heru Budi Mau Tambah Armada Transjakarta

SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menambah armada bus Transjakarta. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Untuk mewujudkan hal ini, Heru pun menyampaikan rencana pemanggilan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Namun, ia tak merinci kapan pemanggilan akan dilakukan.

"Macet ya? Ya nanti saya undang Pak Dirut PT Transjakarta untuk menambah armada ya," ujar Heru di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (31/1/2023).

Dengan menambah armada Transjakarta, diharapkan pelayanan angkutan umum berbasis bus ini akan meningkat. Durasi menunggu kedatangan bus juga akan berkurang. Heru meyakini hal ini bisa menambah kenyamanan pelanggan dan membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Baca Juga: LRT Jabodebek Wajib Terkoneksi dengan Moda Angkutan Lain, DPR Singgung TransJakarta

Lebih lanjut, ia juga berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas soal penanganan macet di Jakarta.

"Nanti saya juga panggil Dinas Perhubungan ya," pungkasnya.

Dalam kesempatan lain, Heru juga minta masyarakat harus mengurangi budaya konsumtif membeli mobil. Volume kendaraan di jalanan ibu kota sudah terlalu banyak dan diharapkan tidak lagi ditambah.

"Jangan beli mobil banyak-banyak," ujar Heru di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).

Selebihnya, Heru menyatakan, pihaknya akan menjalankan program jangka pendek mengurangi kemacetan. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur putar balik atau U-turn dan menambah jalan satu arah.

Baca Juga: Bus TransJakarta di Kebon Jeruk Mendadak Mogok di Tengah Perlintasan Kereta, Begini Nasibnya!

"Dishub dalam short time ini melakukan rekayasa-rekayasa titik-titik lokasi yang diperkirakan penyebab kemacetan. Contohnya menarik U-turn tidak terlalu banyak," ucapnya.

Selain itu, Dinas Bina Marga juga saat ini sedang melakukan pengerjaan penyambungan jalan yang terputus atau missing link. Dengan upaya ini, diharapkan kemacetan di Jakarta bisa berkurang.

"Termasuk Dinas Bina Marga mengaktifkan kembali diusahakan missing link itu dilaksanakan. Jadi jalan-jalan yang masih buntu itu bisa disambung kembali. Ya tidak serta Merta menyelesaikan kemacetan, minimal mengurangi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, tingkat kemacetan di Jakarta mengalami kenaikan hingga di angka lebih dari 50 persen. Hal ini terjadi setelah pemerintah mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI. Ia mengatakan indeks kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai lebih dari 50 persen pada 7.800 kilometer ruas jalan di Ibu Kota.

"Kita belum menghitung indeks kemacetan, tapi, perkiraan saya sejak akhir 2022 sudah di atas 50 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana situasi jakarta saat ini," ujar Latif, Selasa (24/1/2023).

Sebagai perbandingan, ketika Jakarta belum menerapkan aturan pembatasan sosial karena pandemi Covid-19 di tahun 2019, indeks kemacetan di Ibu kota mencapai 53 persen. Artinya, kondisi lalu lintas Jakarta saat ini sudah menyamai tahun tersebut. Bahkan, lembaga pemantau kemacetan asal Inggris, TomTom menempatkan Jakarta pada peringkat 10 kota termacet di dunia pada tahun 2019 lewat hasil surveinya.

"Tentunya kalau sudah di angka 50 persen sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi di angka 50 persen, di angka 40 persen, Jakarta itu sudah tidak aman," tuturnya.

Pada masa Pandemi Covid-19 ketika penerapan PPKM diberlakukan, indeks kemacetan Jakarta tahun 2020 turun ke angka 36 persen. Begitu juga pada tahun 2021, angkanya kembali turun di angka 34 persen.

"Aktivitas masyarakat setelah pertengahan 2022, mulai Juli kemarin kita sudah merasakan sendiri aktivitas hampir sama di 2019," jelasnya.

Selain aktivitas masyarakat yang kembali normal, pihaknya juga mencata pergerakan mobilitas di Ibu Kota sejak tahun 2022 sudah mencapai hampir 22 juta perjalanan. Angka ini dihitung dari asumsi 4 juta warga Jakarta yang keluar rumah ditambah 3,5 juta warga daerah penyangga masuk Jakarta.

"Hitungannya, rata-rata per orang bergerak 3 kali, berangkat, pulang, mungkin ada tambahan. Jadi rata-rata ada 7 juta yang begerak. Masing-masing orang bergerak minimal 3 kali yaitu berangkat kantor, pulang kantor, dan akitivitas melakukan yang lain di dalam pekerjaannya itu. Jadi, sekitar 7 juta kali 3 juta jadi lebih dari 21 juta pergerakan orang bergerak," katanya.