Bukan Merosot, Heru Budi Yakin Ekonomi Jakarta Tumbuh 6,4 Tahun 2024 Saat Perpindahan IKN

SuaraJakarta.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meyakini Perekonomian Jakarta akan mengalami pertumbuhan 6,4 persen pada tahun 2024. Artinya, proyeksi tren positif ini akan terjadi saat status Ibu Kota Negara (IKN) dipindah dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Heru meyakini, angka ini didapat setelah adanya prakiraan perlambatan Ekonomi Jakarta pada tahun ini dengan proyeksi angka 5-5,8 persen. Sementara, ekonomi Jakarta pada tahun 2022 lalu tumbuh 5,2 persen (c-to-c).

"Capaian pada tahun 2022 ini tentunya merupakan kabar baik di tengah prakiraan perlambatan ekonomi pada tahun 2023. Perekonomian Jakarta juga diproyeksikan tumbuh 6,4 persen pada tahun 2024," ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).

Untuk mewujudkan proyeksi ini, Heru menyebut arah pembangunan Jakarta adalah peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.

"Arah kebijakan tersebut sesuai dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026," tutur Heru.

Oleh karena itu, Heru berharap lewat konsultasi RKPD 2024 ini semua pihak bisa bekerja sama dan memberikan masukan terhadap pembangunan Jakarta.

Para kepala perangkat daerah juha diharapkan bisa memastikan program pembangunan daerah yang direncanakan harus mampu memacu pertumbuhan yang berkualitas baik di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Di antaranya seperti penanganan banjir, kemacetan, tata ruang, hingga penanganan kemiskinan ektrem dengan target 0 persen di tahun 2024, serta target angka stunting turun di bawah 5 persen.

“Tidak hanya mencapai output, namun juga harus mencapai outcome dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, serta memedomani prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja," ucapnya.

Baca Juga: Ada Pengerjaan Proyek MRT Fase 2, Pemprov DKI Rekayasa Lalu Lintas di Patung Kuda-Bundaran HI

"Juga, merumuskan program kegiatan yang berpotensi didanai dengan skema pendanaan atau pembiayaan selain APBD," katanya.