SuaraJakarta.id - Seruan tak bayar pajak belakangan ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagai reaksi terkait besarnya kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Publik menilai harta dari ayah tersangka Mario Dandy Satriyo itu tidak wajar sebagai seorang pejabat eselon II dengan kekayaan hingga Rp 56 miliar.
Menanggapi seruan tak bayar pajak tersebut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi mengajak warga patuh terhadap peraturan pemerintah, termasuk wajib membayar pajak.
Fahrur menegaskan keberadaan oknum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak bisa jadi alasan untuk tidak membayar pajak.
"Semua warga negara wajib patuh aturan Pemerintah. Bedakan mana kesalahan petugas dan kewajiban masyarakat," katanya, Jumat (3/3/2023).
Di samping itu, Fahrur menilai Pemerintah harus mengutamakan transparansi dalam pengelolaan pajak. Sehingga, lanjutnya, hal itu bisa menghindari adanya pihak-pihak tertentu yang bisa memanfaatkan isu tolak membayar pajak.
Fahrur juga mendorong Pemerintah melakukan pembenahan dan penindakan terhadap oknum pejabat yang melanggar agar memenuhi harapan keadilan masyarakat.
"Bisa juga bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk membuat imbauan kesadaran pajak demi pembangunan, melakukan pengawasan perilaku, dan gaya hidup pejabat yang hedonisme agar tidak melukai kepercayaan rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf juga menyerukan agar umat mematuhi kewajiban membayar pajak. Dia mengatakan NU akan selalu mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.
"Keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah, senantiasa di pihak negara, dan apa yang menjadi kepentingan negara," ujar Yahya.
Namun demikian, dia tetap meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) yang sudah mendapat amanah untuk mengelola negara untuk selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
Berita Terkait
-
Pajak Pembalut Jadi Bukti Nafsu Belanja Negara Ugal-ugalan Saat Penerimaan Terbatas
-
Rencana Pajak Digital 9 November Belum Final, Pemerintah Masih Kaji Dampaknya
-
Respons Polemik Pajak Pembalut 11 Persen, MenPPPA: Tunggu, Semoga Ada Kabar Menggembirakan
-
Pemprov DKI Jakarta Gelar Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Hingga Akhir Desember 2026
-
Beban Pajak Mencekik, Daya Beli Sekarat: Di Mana Batas Lelah Kelas Menengah?
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
Terkini
-
Truk Molen Tabrak 12 Orang di Halte Bekasi, Enam Tewas dan Kelayakan Kendaraan Disorot
-
Sidang Febrie Adriansyah Berlanjut, Maphi Soroti Dugaan Intervensi Kasus BTS 4G
-
Dari Pilates hingga Padel Tepi Laut, Ini Cara Asyik Isi Akhir Pekan di Pesisir Jakarta
-
Ingin Perbarui Tampilan Rumah? 8 Merek Home and Living Hadir di IDD
-
Menikmati Jogja Lewat Rasa dan Sejarah: Dari Kuliner Kampung hingga Meditasi Jiwa