SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin minta Pemerintah untuk memastikan bahwa semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis PPPK tahun ini.
Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, sebagai upaya untuk meneruskan aspirasi para THL PPL Bengkulu secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.
"Beberapa waktu lalu, saya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu, dan langsung kami sampaikan atensi ke Menpan kemarin," tegas pimpinan lembaga tinggi termuda ini, dis ela kunjungan Pekan Raya Jakarta 2023, bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (16/6/2023).
Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus dimulai dari SDM yang berkualitas, sehingga pemerintah diharapkan berkomitmen dan memastikan semua THL PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah.
"Apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu, tentu juga mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia," tambah senator yang berasal dari keluarga petani ini.
Menurut Sultan, pihaknya kerap menerima keluhan langsung dari para THL PPL dari beberapa daerah, yang merasa belum diberikan status kepegawaiannya sebagai ASN oleh pemerintah saat elakukan kunjungan kerja ke daerah.
"Jangan sampai ada PPL, yang hari-hari mendampingi aktivitas agronomi petani diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah daerah, hanya karena alasan keterbatasan anggaran," tambah Sultan.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan rekrutmen khusus kepada para THL PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK.
"Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok, seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif," tutupnya.
Baca Juga: Anggota DPD Minta Pemerintah Berantas Tuntas Mafia Tanah di NTT
Berita Terkait
-
Wakil Ketua DPD LPM Garut Budy Ocong Tagih Janji Wabup Untuk Evaluasi RSUD dr.Slamet
-
Jaga Stabilitas APBD Jadi Alasan Pemkot Bekasi Tak Rekrut ASN Tahun 2023
-
Komisi II Dukung Wacana Kenaikan Gaji ASN
-
Kontennya Jadi Rujukan Para Pejuang PNS, Followers-nya Kini Capai Puluhan Ribu
-
Berkaca dari Guru ASN di Pangandaran, Begini Cara Lapor Pungutan Liar di lapor.go.id
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Tren Baru di Jakarta, Lari Santai Tanpa Target, Ini Alasan Sepatu Cushion Makin Digemari
-
Hemat Bagasi Tanpa Ribet, Sepatu Lari Multifungsi Ini Bisa Dipakai Jogging, ke Mall hingga Traveling
-
Selama Ini Disangka Hiasan, Ternyata Ini Makna Warna Ondel-Ondel yang Sesungguhnya
-
5 Sepatu Lari yang Tetap Keren Dipakai Ngantor di Sudirman, Nyaman Seharian Tanpa Ganti Sepatu
-
Tiga Tuntutan Besar LTJ: Dari Desakan Keluar BOP Hingga Reformasi Total Pendidikan