SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin minta Pemerintah untuk memastikan bahwa semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis PPPK tahun ini.
Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, sebagai upaya untuk meneruskan aspirasi para THL PPL Bengkulu secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.
"Beberapa waktu lalu, saya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu, dan langsung kami sampaikan atensi ke Menpan kemarin," tegas pimpinan lembaga tinggi termuda ini, dis ela kunjungan Pekan Raya Jakarta 2023, bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (16/6/2023).
Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus dimulai dari SDM yang berkualitas, sehingga pemerintah diharapkan berkomitmen dan memastikan semua THL PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah.
"Apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu, tentu juga mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia," tambah senator yang berasal dari keluarga petani ini.
Menurut Sultan, pihaknya kerap menerima keluhan langsung dari para THL PPL dari beberapa daerah, yang merasa belum diberikan status kepegawaiannya sebagai ASN oleh pemerintah saat elakukan kunjungan kerja ke daerah.
"Jangan sampai ada PPL, yang hari-hari mendampingi aktivitas agronomi petani diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah daerah, hanya karena alasan keterbatasan anggaran," tambah Sultan.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan rekrutmen khusus kepada para THL PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK.
"Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok, seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif," tutupnya.
Baca Juga: Anggota DPD Minta Pemerintah Berantas Tuntas Mafia Tanah di NTT
Berita Terkait
-
Wakil Ketua DPD LPM Garut Budy Ocong Tagih Janji Wabup Untuk Evaluasi RSUD dr.Slamet
-
Jaga Stabilitas APBD Jadi Alasan Pemkot Bekasi Tak Rekrut ASN Tahun 2023
-
Komisi II Dukung Wacana Kenaikan Gaji ASN
-
Kontennya Jadi Rujukan Para Pejuang PNS, Followers-nya Kini Capai Puluhan Ribu
-
Berkaca dari Guru ASN di Pangandaran, Begini Cara Lapor Pungutan Liar di lapor.go.id
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Kebutuhan Lift dan Eskalator Meningkat Seiring Pertumbuhan Properti Modern
-
Lift Rumah Makin Diminati, Hunian Mewah Kini Utamakan Kenyamanan dan Aksesibilitas
-
Mas Dhito Pastikan Pemkab Kediri Siap Kawal Keberhasilan Program Sekolah Rakyat
-
BRI Bantu UMKM "Its Me Time" Asal Sidoarjo Jawa Timur Naik Kelas, Tembus Pasar Global
-
Kenalkan Budaya Betawi Sejak Hari Pertama, MTsN 41 Jakarta Gelar Palang Pintu