SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin minta Pemerintah untuk memastikan bahwa semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis PPPK tahun ini.
Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, sebagai upaya untuk meneruskan aspirasi para THL PPL Bengkulu secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.
"Beberapa waktu lalu, saya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu, dan langsung kami sampaikan atensi ke Menpan kemarin," tegas pimpinan lembaga tinggi termuda ini, dis ela kunjungan Pekan Raya Jakarta 2023, bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (16/6/2023).
Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus dimulai dari SDM yang berkualitas, sehingga pemerintah diharapkan berkomitmen dan memastikan semua THL PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah.
"Apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu, tentu juga mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia," tambah senator yang berasal dari keluarga petani ini.
Menurut Sultan, pihaknya kerap menerima keluhan langsung dari para THL PPL dari beberapa daerah, yang merasa belum diberikan status kepegawaiannya sebagai ASN oleh pemerintah saat elakukan kunjungan kerja ke daerah.
"Jangan sampai ada PPL, yang hari-hari mendampingi aktivitas agronomi petani diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah daerah, hanya karena alasan keterbatasan anggaran," tambah Sultan.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan rekrutmen khusus kepada para THL PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK.
"Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok, seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif," tutupnya.
Baca Juga: Anggota DPD Minta Pemerintah Berantas Tuntas Mafia Tanah di NTT
Berita Terkait
-
Wakil Ketua DPD LPM Garut Budy Ocong Tagih Janji Wabup Untuk Evaluasi RSUD dr.Slamet
-
Jaga Stabilitas APBD Jadi Alasan Pemkot Bekasi Tak Rekrut ASN Tahun 2023
-
Komisi II Dukung Wacana Kenaikan Gaji ASN
-
Kontennya Jadi Rujukan Para Pejuang PNS, Followers-nya Kini Capai Puluhan Ribu
-
Berkaca dari Guru ASN di Pangandaran, Begini Cara Lapor Pungutan Liar di lapor.go.id
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
7 Fakta Mengejutkan OTT Pegawai Pajak Jakut, Pajak Rp59 Miliar Diduga Diatur
-
8 Mobil Bekas di Bawah Rp150 Juta untuk Modifikasi, Biaya Murah dan Mudah Diubah
-
Cek Fakta: Klaim Purbaya Penyitaan Uang Korupsi Konglomerat, Ini Faktanya
-
Viral Air Sinkhole di Limapuluh Kota Dipercaya Jadi Obat, ESDM Bongkar Fakta Sebenarnya