SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin minta Pemerintah untuk memastikan bahwa semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis PPPK tahun ini.
Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, sebagai upaya untuk meneruskan aspirasi para THL PPL Bengkulu secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.
"Beberapa waktu lalu, saya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu, dan langsung kami sampaikan atensi ke Menpan kemarin," tegas pimpinan lembaga tinggi termuda ini, dis ela kunjungan Pekan Raya Jakarta 2023, bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (16/6/2023).
Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus dimulai dari SDM yang berkualitas, sehingga pemerintah diharapkan berkomitmen dan memastikan semua THL PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah.
"Apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu, tentu juga mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia," tambah senator yang berasal dari keluarga petani ini.
Menurut Sultan, pihaknya kerap menerima keluhan langsung dari para THL PPL dari beberapa daerah, yang merasa belum diberikan status kepegawaiannya sebagai ASN oleh pemerintah saat elakukan kunjungan kerja ke daerah.
"Jangan sampai ada PPL, yang hari-hari mendampingi aktivitas agronomi petani diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah daerah, hanya karena alasan keterbatasan anggaran," tambah Sultan.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan rekrutmen khusus kepada para THL PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK.
"Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok, seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif," tutupnya.
Baca Juga: Anggota DPD Minta Pemerintah Berantas Tuntas Mafia Tanah di NTT
Berita Terkait
-
Wakil Ketua DPD LPM Garut Budy Ocong Tagih Janji Wabup Untuk Evaluasi RSUD dr.Slamet
-
Jaga Stabilitas APBD Jadi Alasan Pemkot Bekasi Tak Rekrut ASN Tahun 2023
-
Komisi II Dukung Wacana Kenaikan Gaji ASN
-
Kontennya Jadi Rujukan Para Pejuang PNS, Followers-nya Kini Capai Puluhan Ribu
-
Berkaca dari Guru ASN di Pangandaran, Begini Cara Lapor Pungutan Liar di lapor.go.id
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Buruan! 10 Link Dana Kaget Hari Ini Sudah Rilis, Langsung Cair ke Akun DANA Kamu
-
Mayor Teddy Turun Tangan! Program Makan Gratis Prabowo Kini Sasar Kelompok Kunci 3B
-
Bank Mandiri dan KAI Group Resmikan Implementasi QRIS Tap di Transportasi Publik: Makin Praktis!
-
Dasco Langsung Eksekusi: Layanan Jantung BPJS di Tangerang Tembus Usai Satu Panggilan Telepon
-
7 Tren Sneakers yang Nilainya Turun di Akhir 2025, Solusi untuk Kamu yang Ingin Jual