SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin minta Pemerintah untuk memastikan bahwa semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis PPPK tahun ini.
Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, sebagai upaya untuk meneruskan aspirasi para THL PPL Bengkulu secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.
"Beberapa waktu lalu, saya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu, dan langsung kami sampaikan atensi ke Menpan kemarin," tegas pimpinan lembaga tinggi termuda ini, dis ela kunjungan Pekan Raya Jakarta 2023, bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (16/6/2023).
Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus dimulai dari SDM yang berkualitas, sehingga pemerintah diharapkan berkomitmen dan memastikan semua THL PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah.
Baca Juga: Anggota DPD Minta Pemerintah Berantas Tuntas Mafia Tanah di NTT
"Apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu, tentu juga mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia," tambah senator yang berasal dari keluarga petani ini.
Menurut Sultan, pihaknya kerap menerima keluhan langsung dari para THL PPL dari beberapa daerah, yang merasa belum diberikan status kepegawaiannya sebagai ASN oleh pemerintah saat elakukan kunjungan kerja ke daerah.
"Jangan sampai ada PPL, yang hari-hari mendampingi aktivitas agronomi petani diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah daerah, hanya karena alasan keterbatasan anggaran," tambah Sultan.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan rekrutmen khusus kepada para THL PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK.
"Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok, seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif," tutupnya.
Baca Juga: Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 Targetkan Pidanakan Obligor BLBI
Berita Terkait
-
Sampaikan Banyak Aduan Soal Netralitas ASN-Kades, Wamendagri: Pilkada Jateng-Jatim Perlu Atensi
-
Menelisik Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Menyikapi Diri Terhadap Pilkada
-
Jatuhi Sanksi Pembinaan Psikologi ke Satpol PP yang Main Judol, Heru Budi: Terkadang Mereka Nggak Sadar
-
ASN Viral Larang Jemaah Kristen Ibadah Cuma Minta Maaf, Aturan Undang-Undang Disinggung
-
Batal Berangkat September, Kapan ASN Pindah ke IKN?
Terpopuler
- Vanessa Nabila Bantah Jadi Simpanan Cagub Ahmad Luthfi, tapi Dipinjami Mobil Mewah, Warganet: Sebodoh Itu Kah Rakyat?
- Reaksi Tajam Lex Wu usai Ivan Sugianto Nangis Minta Maaf Gegara Paksa Siswa SMA Menggonggong
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- TikToker Intan Srinita Minta Maaf Usai Sebut Roy Suryo Pemilik Fufufafa, Netizen: Tetap Proses Hukum!
- Adu Pendidikan Zeda Salim dan Irish Bella, Siap Gantikan Irish Jadi Istri Ammar Zoni?
Pilihan
-
Kerja Sambil Liburan di Australia Bisa Dapat Gaji Berapa? Yuk, Simak Syarat WHV Terbaru
-
Kekerasan di Pos Hauling Paser, JATAM Desak Pencabutan Izin PT MCM
-
Jelajah Gizi 2024: Telusur Pangan Lokal Hingga Ikan Lemuru Banyuwangi Setara Salmon Cegah Anemia dan Stunting
-
Pembunuhan Tokoh Adat di Paser: LBH Samarinda Sebut Pelanggaran HAM Serius
-
Kenapa Erick Thohir Tunjuk Bos Lion Air jadi Dirut Garuda Indonesia?
Terkini
-
Pemkab Kediri Rutin Salurkan 60 Ribu Liter Air Bersih ke Desa Sepawon
-
Optimalkan Data Analytics, Transformasi Digital Bank Mandiri Borong Berbagai Penghargaan Internasional
-
Mas Dhito Bakal Perjuangkan Perda Sound Horeg
-
Namanya Dicatut untuk Aksi Penipuan, Mas Dhito Minta Masyarakat Lebih Waspada
-
Intip Dua Produsen Lele, Pemkab Kediri Dorong Penguatan Nilai Jual