Penerima Bansos Sembako Tahap 2 di Makassar Naik 300%, Ini Cara Pos Indonesia agar Cepat Tersalurkan

SuaraJakarta.id - PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) 300 persen.

“Alokasi di KCU Makassar tahap 1 sebanyak 8.326 KPM. Tahap 2 sekitar 21 ribu. Ada peningkatan kurang lebih 300 persen,” kata Firman Taufik selaku Satgas Bansos KCU Makassar.

Mengalami lonjakan KPM cukup tinggi, Firman menyebutkan pihaknya tak mengalami kendala dalam penyaluran. Guna memastikan bansos tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, dilakukan penambahan jumlah petugas juru bayar dan jumlah titik penyaluran.

“Pada prinsipnya kita ingin pembayaran dilakukan dengan cepat agar dana bisa diterima KPM. Kaitannya dengan itu jika jumlahnya melebihi ekspektasi di awal, maka man power (petugas juru bayar) akan kita tambah, titik bayar ditambah disesuaikan dengan domisili KPM sehingga KPM tidak perlu keluar ongkos banyak untuk ke titik penyaluran. Tahap 2 perlu kita susun kembali bahwa ketika jumlah KPM banyak akan kita tambah titik pembayaran sehingga bisa depat tersalurkan,” katanya.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor PT. Bahari Berkah Madani di Batam Terkait Kasus Koruspi Andhi Pramono

Adapun metode penyaluran yang digunakan melalui tiga cara, yakni dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi lansia, disabilitas, maupun yang sedang sakit.

Dengan menerapkan cara tersebut, penyaluran bansos sembako dan PKH dapat berjalan sesuai target.

“Persentasi pembayaran jelang Iduladha 75 persen sehingga mayoritas KPM menerima dana sebelum Iduladha,” ucapnya.

Selain berpegang pada prinsip penyaluran cepat dan tepat, Pos Indonesia juga mengedepankan akuntabilitas sehingga data tersalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu Pos Indonesia membekali petugas juru bayar dengan aplikasi PGC (Pos Giro Cash) agar setiap penyaluran dapat dilaporkan realtime.

“Pembayaran dilakukan melalui aplikasi yang dipegang oleh petugas juru bayar. KPM harus menyediakan dokumen kependudukannya sehingga saat dilakukan pembayaran tidak menemui kendala. Aplikasi kami dilengkapi geotagging dan memotret wajah maupun rumah penerima,” ucapnya.

Baca Juga: Kronologi Suanarti Tenteng Emas 180 Gram dari Tanah Suci: Dipepet Bea Cukai, Eh Malah 'Prank'

Mengenai penggunaan aplikasi tersebut disebutkan Firman, menjadi keunggulan layanan yang diberikan Pos Indonesia.