Pemprov DKI Sudah Lakukan Uji Emisi 1,6 Juta Kendaraan Sejak 4 Tahun Terakhir

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan uji emisi secara gratis terhadap sebanyak 1.692.618 kendaraan roda empat maupun roda dua sejak tahun 2020 hingga 2024.

Ketua Subkelompok Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Tiyana Brotoadi merinci dari jumlah ini sebanyak 1.544.773 merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya, yakni 147.845 adalah kendaraan roda dua.

"Total semua kendaraan yang sudah diuji oleh semua tempat uji emisi, R4 (roda empat) 1.544.773, R2 (roda dua) 147.845," ujar Tiyana Brotoadi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/12/2024) seperti dikutip dari ANTARA.

Adapun tingkat kelulusan untuk kendaraan roda empat yang diuji mencapai 98,2 persen, sementara kendaraan roda dua sebesar 82,3 persen.

Uji emisi ini dilakukan guna mengukur kepatuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor terkait kelayakan efisiensi pembakaran mesin kendaraan dan kadar polutan yang dihasilkan. Di sisi lain, pemerintah ingin membangun kesadaran warga tentang andil mereka terhadap kondisi kualitas udara.

Studi hasil pemetaan sumber emisi di sektor transportasi Jakarta yang dipublikasikan pada Oktober lalu mengungkapkan kendaraan berat terutama truk menjadi penyumbang terbesar untuk beberapa jenis polutan termasuk partikel (PM) 2.5.

Kendaraan berat terutama truk penyumbang terbesar partikel emisi (PM10, PM 2.5, dan karbon hitam), nitrogen oksida (NOx), dan sulfur dioksida (SO2). Sedangkan sepeda motor lebih banyak menyumbang emisi karbon monoksida (CO) dan senyawa organik volatil nonmetana (NMVOC).

Lalu, guna memastikan seluruh kendaraan bermotor di Jakarta mematuhi standar baku mutu emisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI saat ini menyiapkan tiga kebijakan.

Tiga kebijakan ini yakni pelaksanaan sanksi tilang elektronik (ETLE) bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian penerapan disinsentif tarif parkir tertinggi dan pengintegrasian pajak kendaraan bermotor berbasis pencemaran lingkungan.

Baca Juga: Siasat Carlos Pena Hadapi Jadwal Padat Persija di Bulan Desember

Kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya uji emisi untuk perbaikan kualitas lingkungan, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama menjaga lingkungan.