Larangan Truk saat Nataru Dipersoalkan, Distribusi Barang hingga Air Minum Terancam

"Di Kementerian Perhubungan itu kan ada yang namanya Badan Kebijakan Transportasi. Nah, badan ini yang seharusnya bisa membantu menuntaskan kajian-kajian terhadap jalan-jalan mana yang harus dilakukan pelarangan dan mana yang tidak perlu. Kalau ini kan seperti hanya meng-copy paste kebijakan sebelumnya saja," kata Djoko.

Selain itu, jika pemerintah melarang truk sumbu 3 menjelang akhir tahun, proyek-proyek pembangunan yang ditargetkan pemerintah selesai tahun 2025 ini juga bisa terhambat.

"Jadi, bisa dipastikan jika pelarangan truk sumbu 3 itu waktunya sangat lama, maka proyek-proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai tahun 2025 ini akan molor dan itu akan berdampak bagi perekonomian kita juga," tandas Djoko.