-
Industri AMDK mendukung larangan truk sumbu 3, tapi butuh waktu penyesuaian yang realistis.
-
Implementasi mendadak berisiko naikkan biaya logistik, ganggu distribusi, dan picu kelangkaan AMDK.
-
Kadin Jabar siap memfasilitasi dialog industri dengan Pemprov Jabar agar kebijakan lebih seimbang.
SuaraJakarta.id - Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara), Karyanto Wibowo, menyampaikan industri siap mendukung Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM yang melarang beroperasinya truk sumbu 3.
Namun untuk implementasinya, Amdatara membutuhkan waktu untuk penyesuaian.
Hal itu disampaikan Karyanto dalam sebuah acara diskusi bertajuk "Titik Temu Kebijakan Over Dimension Over Loading: Antara Penegakan Hukum dan Kelancaran Logistik" di Jakarta baru-baru ini.
Dia menegaskan industri AMDK yang tergabung dalam Amdatara selalu mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ODOL ini.
Anggota Amdatara punya komitmen untuk itu. Hanya saja, menurutnya, waktu implementasinya harus realistis, dan bukan tiba-tiba.
Tentunya, lanjutnya, harus ada instrumen pendukung yang harus disinkronkan terkait dengan peraturan, mulai dari pusat sampai dengan implementasi di daerah.
Dia berharap implementasi zero ODOL ini juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan kelas jalan.
"Kami berharap juga penerapan zero ODOL tahun 2027 itu menjadi acuan dari pemerintah daerah. Jadi, tidak ada pemerintah daerah yang misalkan membuat aturan yang melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Saat SE ini dikeluarkan, industri AMDK sangat bingung. Pasalnya, menurutnya, SE KDM itu memaksa industri AMDK untuk mengalihkan distribusi menggunakan truk sumbu 2. Artinya, akan dibutuhkan jumlah truk yang sangat masif.
Berdasarkan perhitungan kasar, lanjutnya, dibutuhkan kurang lebih tambahan 2.700 truk. Sementara, SE dikeluarkan pada bulan Oktober 2025 dan diimplementasikan pada 2 Januari 2026 lalu.
"Ini kan sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita implementasikan. Karena tidak mungkin kita bisa switch dalam jangka waktu yang singkat dua bulan. Karena, industri harus melakukan pengkajian truk secara masif, sementara kapasitas dari perusahaan yang memproduksi truk itu sangat terbatas," katanya.
Selain itu, tuturnya, biaya logistik juga akan naik secara signifikan. Hal itu disebabkan muatan berkurang, frekuensi tinggi, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat juga naik secara signifikan.
"Tentunya semua itu akan membebani operasional cost dari logistik tersebut," tukasnya.
Dampak SE KDM lainnya terhadap industri AMDK adalah adanya potensi gangguan distribusi dan juga keterlambatan pasokan.
Karena, menurutnya, kalau mengikuti SE dengan harus berpindah ke truk yang lebih kecil dengan jumlah armada yang sangat banyak dan pasti juga akan menambah kemacetan di jalan.
"Tentunya peruntukannya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan karena harus ditarik juga sampai ke hulunya. Karena di pabrik pun, kita harus memodifikasi semua proses yang harus kita lakukan pada waktu bongkar muat. Termasuk di dalamnya adalah loading dan unloading facilitynya itu akan memerlukan perubahan di situ," ujarnya.
Di acara yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyampaikan SE KDM yang melarang truk sumbu 3 di industri AMDK jika diterapkan tanpa kesiapan yang jelas, maka akan banyak sekali yang menjadi korban.
Karena, menurutnya, AMDK ini tidak sekadar bisnis, tetapi sudah merupakan kebutuhan masyarakat.
Di mana, terutama untuk daerah-daerah yang tidak memiliki air bersih cukup, mereka membutuhkan air minum dalam kemasan ini dalam jumlah yang besar.
"Apa jadinya kalau kemudian tidak diperbolehkan lagi memakai armada yang ada, sedangkan armada yang diizinkan itu belum tersedia," ucapnya.
Tidak hanya itu, menurutnya, ongkos produksinya juga bakalan baik.
"Apa siap masyarakat kita untuk mendapatkan harga AMDK yang lebih tinggi. Kemudian, jangan-jangan juga karena tidak tersedianya armada, maka untuk sampai ke lokasi itu menjadi susah, sehingga akan terjad kelangkaan barang. Itu juga perlu dipikirkan," tukasnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat (Kadin Jabar), Akhmad Hidayatullah, menyatakan siap jadi fasilitator antara industri AMDK dan Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM terkait SE pelarangan truk sumbu 3 ini.
"Nanti, melalui Kadin Jawa Barat, kita bersama-sama teman-teman pelaku usaha AMDK dan Ketua Umum Apindo Jabar akan merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang nantinya perlu disampaikan melalui diskusi kepada KDM, baik secara informal dan formal. Ini mungkin langkah yang paling efektif yang bisa kita lakukan nanti," ujarnya.
Dia menegaskan meski menjadi mitra strategis pemerintah, Kadin Jabar juga wajib mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah jika itu memang merugikan secara komprehensif kepada pelaku usaha.
"Sehingga, kalau pun nantinya kita menjadi bagian dari sparing partner pemerintah, itu berjalan lebih equal. Tidak lagi, sorry to say, misalkan karena pelaku usaha ini butuh dengan pemerintah, mereka perilakunya diatur oleh pemerintah. Mereka jadi tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya merugikan dampak ekonomi terhadap kita sendiri sebagai pelaku usaha," ucapnya.
Jadi, lanjutnya, para pelaku usaha khususnya AMDK, harus berani menyampaikan kepada KDM kalau memang kebijakan ODOL ini dianggap merugikan mereka.
"Kita harus sampaikan. Kita bersama-sama, kita bareng-bareng ketemu KDM melalui Kamar Dagang dan Industri di Jawa Barat. Ketua Umum kami Pak Almer Faiq Rusydi sangat membuka ruang untuk bisa berdialog dengan KDM. Karena saya rasa KDM tidak anti kritik."
Dia menegaskan bahwa Kadin Jabar siap menjadi fasilitator dan katalisator untuk memberikan masukan secara konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Sayangnya hari ini dari pemerintah Jawa Barat belum hadir. Bisa jadi, kalau hadir kita juga sebetulnya surat edaran KDM itu belum diberikan secara resmi kepada kita. Kita hanya mendapatkan secara informal," ungkapnya.
Dia mengatakan masalah ini menjadi problem bersama, bahwa komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah itu harus berjalan secara equal.
Hal itu bermanfaat supaya atmosfer investasi di Jawa Barat bisa melesat lebih tinggi lagi dari apa yang telah didapatkan pada 2025 lalu
Berita Terkait
-
Tak Hanya Kualitas Produk, Ini yang Harus Disiapkan UMKM untuk Ekspor
-
Kemensos Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Pegunungan Bintang
-
Penumpang KRL Makin Ramai, KAI Commuter Uji Kereta 12 Gerbong
-
Tarif Mulai Rp5 Ribu, Kapal Kayu Jadi Transportasi Andalan Warga Lembeh
-
Bisnis Transportasi Tumbuh pada 2026, Bluebird Andalkan Ekspansi Layanan
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Mas Dhito Siapkan Los Baru di Pasar Induk Pare untuk Pedagang Musiman
-
PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini
-
Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden
-
MPR Undur Pemilihan Wapres ke 9 Desember, Nama Dasco Menguat di Bursa Pengganti Gibran
-
Gerindra DKI Usulkan Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya