Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Kontrak Influencer Raffi Ahmad Justru Tembus Rp14,7 Miliar

SuaraJakarta.id - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.

Temuan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial X setelah ICW mempublikasikan hasil penelusuran delapan paket pengadaan jasa influencer yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dua kementerian yang tercatat melakukan kontrak tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, dalam keterangan pers yang diterbitkan Senin (9/11/2026), menyoroti pengadaan jasa influencer tersebut dari sisi kebutuhan, transparansi manfaat, kewajaran harga, hingga konsistensi kebijakan penghematan anggaran.

ICW menilai pemerintah menerapkan standar efisiensi yang tidak konsisten. Di satu sisi, penghematan anggaran dilakukan hingga menyasar berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan strategis. Namun, di sisi lain, belanja jasa influencer masih mencapai miliaran rupiah.

Target Efisiensi Anggaran Rp306,69 Triliun

ICW mengaitkan temuan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Melalui kebijakan itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa diminta membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, ICW menilai kebijakan penghematan tersebut tidak tercermin secara konsisten dalam pengadaan jasa influencer.

Dalam siaran persnya, ICW mengungkap KKP mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan nilai sekitar Rp7,2 miliar.

Pengadaan kembali dilakukan pada 2026 melalui satu paket senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai hampir Rp10,8 miliar.

Baca Juga: Tak Perlu Pusing Budget, Ini Solusi Paket Rapat di Jakarta Pusat yang Bisa Sesuaikan Anggaran

ICW juga menyoroti besarnya pengeluaran pemerintah untuk publikasi di media sosial. Salah satunya, penayangan Instagram Story akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp575,65 juta.

Organisasi antikorupsi tersebut membandingkan nilai pengadaan itu dengan kondisi alokasi dana desa pada 2026 yang menurut perhitungan ICW rata-rata hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa setelah pengalokasian untuk program Koperasi Desa Merah Putih.

Perbandingan tersebut menjadi salah satu dasar ICW mempertanyakan prioritas penggunaan uang publik di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Delapan Paket Pengadaan Influencer Capai Rp14,7 Miliar

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ICW menemukan delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Lima paket berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari sejumlah satuan kerja di lingkungan KKP pada 2025 dan 2026.

Berikut rincian lima paket pengadaan Kemendikbudristek yakni Penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902,  Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300 dan Penayangan Instagram Story @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.

Selain itu, event attendance atau kehadiran dalam acara senilai Rp2.521.329.200, penayangan TikTok @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600 dengan total nilai lima paket tersebut mencapai Rp3.900.000.002.

Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP terdiri atas:

Influencer engagement pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000 lalu Influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar dan Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2026 senilai Rp3,6 miliar.

Keseluruhannya dengan total nilai tiga paket KKP mencapai Rp10.796.955.000.

Dengan demikian, keseluruhan delapan paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

Dari rincian tersebut, paket event attendance Kemendikbudristek menjadi pengadaan dengan nilai terbesar, yakni sekitar Rp2,52 miliar. Sementara pengadaan Instagram Story mencapai lebih dari Rp575 juta.

Kementerian Sudah Memiliki Humas, Mengapa Masih Menggunakan Influencer?

Selain persoalan efisiensi anggaran, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer dari pihak eksternal oleh kementerian. Menurut ICW, setiap kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik yang didukung sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran dari keuangan negara.

"Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi," ucapnya.

Sementara KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat yang bertugas mendukung penyebarluasan informasi dan komunikasi program kementerian.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kementerian masih membutuhkan jasa influencer, termasuk bagaimana manfaat dan dampak pengadaannya dapat diukur secara terbuka.

ICW juga menyoroti paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2.521.329.200.

Organisasi tersebut mempertanyakan penggunaan anggaran lebih dari Rp2,5 miliar hanya untuk menghadirkan figur publik dalam sejumlah acara pemerintah.

"Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat dinilai sulit mengetahui kontribusi pengeluaran tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah," sambungnya.

Spesifikasi Pengadaan Dinilai Mengarah ke Akun Tertentu

Persoalan berikutnya yang disoroti ICW adalah spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa.

Dalam siaran persnya, ICW menyebut empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik. Namun, nama paket pengadaan secara langsung mencantumkan kanal dan akun tertentu, yakni YouTube RANS Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis.

Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak serta-merta mencerminkan proses pengadaan yang kompetitif dan terbuka apabila spesifikasinya telah mengarah kepada penyedia tertentu.

ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam pengadaan tersebut.

Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek bahkan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket.

ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad

Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah hubungan kepemilikan perusahaan penerima kontrak dengan Raffi Ahmad.

Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, ICW menjelaskan PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Selain itu, Raffi juga tercatat memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.

PT Rans Animasi Indonesia diketahui didirikan pada 15 April 2020. ICW kemudian menghubungkan struktur kepemilikan tersebut dengan jabatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Raffi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengadakan kontrak dengan PT Rans Animasi Indonesia, yakni dua paket pada 2025 dan satu paket pada 2026.

ICW menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan potensi konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.

Meski demikian, hubungan kepemilikan perusahaan dan kontrak pengadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen kepemilikan, mekanisme pengadaan, dan ketentuan yang berlaku.

ICW Minta Kontrak Rp14,7 Miliar Diaudit

Atas sejumlah persoalan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.

Pertama, meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi kerangka acuan kerja, Harga Perkiraan Sendiri, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

Kedua, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.

Audit yang diminta terutama menyangkut kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas instansi.

Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.

Keempat, meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas, fungsi, serta sasaran strategis kementerian.

Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

ICW menilai setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang jelas serta mendukung pelaksanaan program dan target strategis kementerian.

Pengadaan, menurut ICW, bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan harus menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.

Temuan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai transparansi belanja komunikasi publik pemerintah. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai besarnya nilai kontrak, tetapi juga penjelasan mengenai proses pengadaan, kewajaran harga, hasil pekerjaan, dan manfaat yang diperoleh negara.

Siaran pers ICW diterbitkan pada 9 November 2026. Hingga dokumen tersebut diterbitkan, belum terdapat tanggapan dari Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, maupun kedua kementerian terkait atas kritik yang disampaikan ICW.