Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden

SuaraJakarta.id - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan kosongnya jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Namun, situasi ketika Indonesia tidak memiliki wakil presiden bukan hal baru dalam sejarah ketatanegaraan. Republik ini pernah melewati masa ketika kursi RI-2 kosong selama lebih dari 16 tahun, bahkan di tengah pergantian kepemimpinan nasional.

Sejarah tersebut bermula dari pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956. Keputusan itu mengakhiri kebersamaan dua tokoh yang dikenal sebagai dwitunggal, yakni Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta.

Mengutip catatan sejarah yang dipublikasikan dalam Jurnal Majelis MPR RI, Hatta mundur di tengah perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan dengan Soekarno.

Setelah Hatta meninggalkan jabatan tersebut, tidak ada wakil presiden yang langsung menggantikannya. Soekarno pun melanjutkan kepemimpinan tanpa didampingi wakil presiden hingga kekuasaannya berakhir pada 1967.

Kekosongan Berlanjut hingga Era Soeharto

Pergantian kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto ternyata tidak langsung mengakhiri kekosongan kursi RI-2.

Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Setahun kemudian, tepatnya 27 Maret 1968, ia ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Meski kepemimpinan nasional telah berganti, posisi wakil presiden masih belum terisi. Baru pada 1973, Indonesia kembali memiliki wakil presiden setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menduduki jabatan tersebut.

Baca Juga: Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?

Dengan demikian, kekosongan kursi wakil presiden yang dimulai setelah pengunduran diri Hatta pada 1956 baru berakhir pada 1973. Periode tersebut berlangsung lebih dari 16 tahun dan melewati dua era kepemimpinan presiden.

Artinya, Indonesia pernah menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan masa transisi politik yang biasanya menjadi perhatian publik.

Habibie Juga Memimpin Tanpa Wakil Presiden

Pengalaman serupa kembali terjadi saat Indonesia memasuki masa Reformasi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah gelombang demonstrasi dan krisis politik. Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie, kemudian menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Perubahan posisi tersebut membuat jabatan wakil presiden kembali kosong.

Habibie memimpin Indonesia tanpa wakil presiden hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 20 Oktober 1999. Dengan demikian, seluruh masa pemerintahannya sebagai presiden dijalani tanpa sosok pendamping di kursi RI-2.

Kekosongan itu tidak berlangsung sampai pemerintahan berikutnya. Setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri menduduki posisi wakil presiden.

Situasi berbeda kembali muncul pada Juli 2001. Ketika MPR memberhentikan Gus Dur dan menetapkan Megawati sebagai presiden pada 23 Juli 2001, jabatan wakil presiden kembali kosong untuk sementara.

Tiga hari kemudian, tepatnya 26 Juli 2001, MPR melantik Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kekosongan jabatan Wapres dapat terjadi karena sejumlah sebab, mulai dari pengunduran diri, pergantian presiden, hingga perubahan posisi pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.

Apa Bedanya dengan Situasi Gibran?

Kabar mengenai pengunduran diri Gibran muncul dalam situasi ketatanegaraan yang berbeda dibandingkan periode 1956 maupun 1998.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Gibran juga disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, kabar penyerahan surat tersebut perlu dibedakan dari proses formal yang menentukan status jabatan wakil presiden. Kepastian mengenai pemberhentian dan kekosongan jabatan tetap memerlukan kejelasan melalui mekanisme ketatanegaraan.

Saat ini, pengisian jabatan wakil presiden telah memiliki ketentuan yang lebih tegas dalam konstitusi setelah perubahan UUD 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sidang tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Ketentuan ini berbeda dengan situasi pada masa Soekarno dan Soeharto, ketika kekosongan kursi wakil presiden berlangsung bertahun-tahun tanpa mekanisme pengisian sebagaimana diatur dalam konstitusi hasil amendemen saat ini.

Dengan aturan tersebut, kekosongan jabatan wakil presiden tidak semestinya dibiarkan tanpa batas waktu.

Sejarah Panjang Kursi RI-2 yang Pernah Kosong

Catatan sejarah memperlihatkan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden bukan berarti pemerintahan otomatis berhenti berjalan. Soekarno, Soeharto, dan Habibie pernah memimpin negara tanpa wakil presiden.

Namun, situasi politik dan aturan konstitusi pada masa itu tidak sepenuhnya sama dengan kondisi Indonesia saat ini.

Karena itu, apabila kabar pengunduran diri Gibran berlanjut menjadi proses formal, penyelesaiannya harus merujuk pada konstitusi yang berlaku sekarang, bukan semata-mata meniru pengalaman masa lalu.

Perjalanan sejarah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kursi wakil presiden pernah kosong dalam waktu yang sangat panjang. Bedanya, Indonesia kini telah memiliki aturan konstitusional yang mengatur bagaimana jabatan tersebut harus diisi kembali.